Kandangan (ANTARA) - Para tokoh di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), baik dari tokoh agama, politisi, masyarakat, dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) menyatakan penolakan terhadap aksi people power dan mengimbau masyarakat mempererat persatuan.
Ketua DPRD HSS H Achmad Fahmi, di Kandangan, Senin (13/.5), mengatakan menolak aksi people power dan mengajak untuk menunggu keputusan atau hasil resmi keputusan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat.
"Kami menghimbau agar masyarakat tidak usah mengikuti aksi people power dan dan tetap menjaga Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Siskamtibmas) pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 yang tetap terjaga dan kondusif di daerah," katanya.
Baca juga: Tokoh Islam di Kalsel menolak "people power"
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) HSS KH Muhammad Riduan Baseri, mengatakan bersyukur pemilu 2019 baik pilpres maupun pileg telah dilaksanakan, dan tinggal menunggu hasil yang akan diumumkan KPU.
Ia menghimbau, saatnya warga masyarakat kembali mengeratkan hubungan silaturrahmi dan tali persaudaran selepas ketegangan-ketegangan dalam pemilu 2019, serta apa pun hasilnya agar dapat diterima dengan lapang dada.
Pemilu 2019 agar tidak menjadi pemecah dan permusuhan, karena hal ini sudah lumrah dalam proses demokrasi, sebagaimana pilkada baik yang telah dan bakal di gelar ditahun-tahun mendatang, dan bersama-sama mendo'akan agar nantinya Allah SWT memberikan pemimpin yang lebih baik.
Pengurus OKP Gerakan Pemuda (GP) Ansor HSS Ustadz Badaruzzaman, mengatakan pasca pemilu 2019 agar semua pihak dapat berlaku sabar dan menjaga situasi keamanan dan ketertiban, tidak terpancing isu-isu provokatif, hoax atau berita bohong dan ujaran kebencian serta inkonstitusional.
Baca juga: KPU : Kuantitas dan kualitas pemilu Kalsel melebihi target
"Mari kita tunggu hasil resmi dari KPU dan karena ini dalam suasana Bulan Ramadhan mari kita pererat ukhuwah dan persaudaran dalam mempererat persatuan bangsa," katanya.
Ketua Kerukunan Suku Dayak Meratus (KSDM) Kalimantan Selatan (Kalsel) Fauziono, juga mengatakan penolakannya terhadap people power dan menurut dia apabila ada pihak yang merasa dirugikan dalam pemilu 2019 agar dapat diselesaikan di jalur hukum.
Pernyataan serupa juga disampaikan Ketua Resort GKE Loksado Pendeta Purnama Santi dan Ketua Pembela Masyarakat dan Hak Adat Dayak (Pemhada) Kalsel, menanggapi kondisi terkini pasca pemilu 2019 dan himbauan agar semua pihak sabar dan menunggu hasil dari KPU Pusat.
