Banjarmasin (ANTARA) - Pemerhati politik "Banua" atau Kalimantan Selatan Kadarisman menilai polarisasi atau dampak memecah belah masyarakat akibat politik pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 tidak sebesar pesta demokrasi pada 2019, namun masyarakat harus tetap waspada.
Hal itu disampaikan Kadarisman saat memberikan materi "Workshop Kehumasan Membangun Opini Publik Asik di Tahun Politik" Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Rabu kemarin.
Baca juga: Pemerhati Sospol: Pergantian Ketua DPRD Balangan taktik Golkar Pilkada 2024
"Pemilu 2024 tidak akan sekeras pemilu sebelumnya yang membelah antara pendukung Jokowi dan Prabowo 2019. Pemilu 2024 akan lebih smooth," ujar Kadarisman.
Pada kegiatan yang digelar Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalsel tersebut, Kadarisman menyampaikan beberapa isu yang harus menjadi tugas berat bagi humas pemerintah.
Isu dan masalah yang dimaksud Koordinator Presidium KAHMI Tabalong ini, di antaranya terkait netralitas ASN, ujaran kebencian, pendidikan politik dan isu sara atau primordialisme.
Menurut Kadarisman, netralitas ASN pada pemilu cukup sulit untuk dihilangkan karena beberapa faktor, seperti kedekatan dan adanya hubungan kekerabatan atau emosional hingga kepentingan pragmatis terhadap posisi jabatan tertentu.
Baca juga: Kadarisman terpilih pimpin Dekopinda Tabalong
"Tugas teman-teman Kominfo tidak ringan. Tetapi yang harus dipahami adalah teman-teman adalah abdi negara, bukan abdi kekuasaan," ujar Kadarisman.
Kegiatan yang mengumpulkan Dinas Kominfo se-Kalsel ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar mewakili Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.
Dinas Kominfo juga mengundang pemateri lain, antara lain Koordinator Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mapindo) Kalsel Sri Astuti, Ombudsman Kalsel, dan Kompas Gramedia Jakarta.
Baca juga: Pemerhati Sospol sebut penentuan nomor urut caleg otoritas elit parpol
