KESDM dukung pabrik pengelolaan sawit membangun PLT biomassa

Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro (kanan) meninjau usai meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm) Siantan di Wajok, Kabupaten Mempawah, Kalbar, Senin (24/9). Kementerian PPN/Bappenas mendukung peningkatan kapasitas keberlanjutan energi terbarukan di Indonesia, salah satunya dengan membentuk Tim Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) dalam memfasilitasi kontribusi pihak swasta dan dana jangka panjang milik publik untuk masuk ke dalam sektor energi terbarukan, seperti PLTBm di Nias 18 MW, Mentawai 5 MW, Siantan 10 MW serta energi dari sampah perkotaan di TPU Bekasi. ANTARA FOTO/Jessica Helena Wuysang/18

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM) mendukung pabrik pengelolaan sawit untuk membangun pembangkit listrik tenaga (PLT) biomassa.

"Bioenergi kami juga sudah mulai kembangkan, mulai mendukung adanya kewajiban semua pabrik pengeloaan kelapa sawit itu harus membangun pembangkit listrik tenaga biomassa apakah dari cangkang kelapa sawit atau apa," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan kalau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mewajibkan melalui peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan, mungkin akan jadi lebih baik. Misalnya, ada kewajiban bagi yang meminjam kawasan hutan per 100 atau 1.000 hektare, harus membangun pembangkit listrik tenaga bioenergi yang menghasilkan listrik satu mega watt.

"Nanti listriknya dibeli oleh PLN selama harganya 'reasonable'," tuturnya.

Sementara, untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga surya satu mega watt membutuhkan tanah sekitar satu hektare

"Jadi kalau mau buat 1.000 mega watt ya perlu 1.000 hektare, kalau cari tanah pertanian 1.000 hektare sekarang tidak dapat, ini hanya kawasan hutan," ujarnya.

Dia mengatakan jika pembangkit listrik tenaga surya itu dibangun di kawasan hutan maka tidak akan merusak karena tidak ada hunian di kawasan itu.

Jonan menuturkan sejak 2018, pihaknya tidak mengeluarkan izin pembangunan pembangkit listrik tenaga uap dengan batu bara.