Jakarta (ANTARA) - Koalisi masyarakat sipil datang ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) membahas proses pemasukan data pemilu 2019 ke Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng).
"Tadi kami berdiskusi dengan teman-teman KPU tentang data-data Situng. Kita perlu secara cepat memperoleh data yang lebih masif karena sudah lebih satu pekan data yang masuk baru sekitar 37 persen. Kita berharap ke depan data-data ini bisa ditingkatkan oleh mereka," ujar Sekretaris Jendral Mata Rakyat Indonesia Bayu Adi Permana usai bertemu dengan komisioner KPU di Jakarta, Sabtu.
Mata Rakyat Indonesia bersama dengan KoDe Inisiatif, Kornas JPPR, KIPP Indonesia, dan SPD membentuk Koalisi Masyarakat Sipil. Mereka meluncurkan sistem dan aplikasi Mata Rakyat Indonesia untuk memantau pelanggaran dan hasil Pemilihan Umum (Pemilu).
Bayu juga sudah menyampaikan kepada Komisioner KPU Pramono Ubaid Tantowi untuk meningkatkan kualitas verifikasi untuk mendapatkan data yang lebih baik.
"Memverifikasi data agak kurang. Maka tadi kita meminta tenaganya lebih banyak lagi di tingkat verifikasi. Sehingga kualitas data yang di-upload itu jadi lebih baik," kata Bayu.
Penghitungan suara di Situng seringkali disebut dengan “real count KPU” dan merupakan bentuk transparansi bagi masyarakat untuk turut memantau hasil pemilu 2019.
Namun, data Situng bukan hasil resmi karena penetapan rekapitulasi suara akhir tetap dilakukan menggunakan penghitungan manual berjenjang dari kecamatan, kota/kabupaten, provinsi, kemudian nasional.
Kelompok sipil temui Komisioner KPU bahas proses Situng
Sabtu, 27 April 2019 20:05 WIB
Sekjen Mata Rakyat Indonesia Bayu Adi Permana usai bertemu dengan komisioner KPU di Jakarta, Sabtu (27/4/2019) (Prisca Triferna)
