Pemerintah Kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Selatan disarankan membangun pembangkit listrik, guna mengatasi masalah kelistrikan, terutama untuk kebutuhan daerah sendiri.Â
"Bagi Pemkab/Pemko yang memiliki potensi sebaiknya membangun pembangkit listrik, minimal guna pemenuhan kebutuhan sendiri," saran Ketua Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalsel H Puar Junaidi, Selasa.
"Kalau memang punya potensi untuk bangun sendiri pembangkit listrik, kenapa tidak dilakukan," lanjut Ketua Komisi III yang juga membidangi pertambangan dan energi (termasuk kelistrikan) itu kepada wartawan yang tergabung dalam Journalist Parliament Community (JPC) Kalsel.
Sebab, menurut politisi senior Partai Golkar itu, kalau selalu berharap atau ketergantungan dengan PLN, mungkin keadaannya seperti selama ini, tidak ada peningkatan yang signifikan dalam pelayanan dan penyediaan tenaga listrik.
"Memang tampaknya PLN terus berupaya menambah daya, namun tetap belum bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara keseluruhan, seiring makin bertambahnya calon pelanggan," lanjut Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kalsel itu.
"Namun kita tetap berharap agar PLN memaksimalkan layanan dan memacu pembangunan pembangkit guna pemenuhan kebutuhan daya. Karena bagaimanapun masyarakat umum mengharapkan listrik dari PLN yang tarifnya relatif murah," demikian Puar.
Beberapa kabupaten di Kalsel yang memiliki potensi sumber daya alam, dan memungkinkan membangun pembangkit listrik, antara lain Kabupaten Tabalong, Balangan, Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.
Sementara itu, Koordinator Forum Peduli Banua (FPB) Kalsel Ibnu Sina, menyatakan, pihaknya terus akan menuntut pemerintah pusat atau PLN agar bisa dengan segera menyelesaikan penanganan masalah kelistrikan.
Sebagai salah satu gerakan menuntut penyelesaian penanganan krisis listrik di Kalsel, FPB tersebut bermaksud menggelar aksi unjukrasa damai di Istana Negara di Jakarta, dengan mengerahkan massa sekitar 250 orang.
Dalam unjukrasa bertajuk "Petisi Krisis Listrik Kalsel" itu, massa akan membentangkan spanduk yang ditandatangani dari hasil penggalangan beberapa waktu lalu, ujar Koordinator FPB yang juga anggota Komisi III DPRD tingkat provinsi tersebut.
Ia berharap, dengan petisi tersebut agar pemerintah pusat memberikan perhatian yang lebih serius dalam penyelesaian masalah kelistikan di Kalsel, bukan cuma dari Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Karena menurut dia, pembangunan pembangkit unit tiga dan empat pada Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU) Asam-Asam di Kabupaten Tanah Laut, Kalsel tidak menjamin terpenuhi kebutuhan tenaga listrik di provinsi itu.
 "Apalagi unit tiga dan empat tersebut hingga kini belum dioperasikan maksimal, karena terkendala teknis, disebabkan menggunakan mesin produk China," demikian Ibnu Sina. /D.
(T.KR-SHN/B/H005/H005) 02-10-2012 19:28:04
