Banjarmasin (Antaranews Kalsel)- Perusahaan Daerah Instalasi Pengolahan Air Limbah (PD Ipal) Banjarmasin menggandeng masyarakat untuk melakukan edukasi dan sosialisasi pentingnya sanitasi dalam upaya menjaga lingkungan bersih di kota ini.
Direktur PD Ipal Rahmatullah di Banjarmasin, Rabu mengakui pihaknya mengandeng masyarakat, atau komunitas dalam upaya penyadaran masyarakat luar tentang pentingnya sanitasi.
Komunitas yang digandeng tersebut adalah Perkumpulan Hijau Daun (PHD) yang tergabung dalam Forum Komunitas Hijau (FKH) Banjarmasin, kata Rahmatullah.
Perkumpulan ini sudah aktif melakukan aksi lingkungan, pembersihan sungai, edukasi lingkungan ke masyarakat, termasuk mendatangi sekolah-sekolah.
Karena di Banjarmasin ini ada ratusan ribu warga usia pelajar yang harus diberikan pengetahuan tentang pantingnya sanitasi, dan diharapkan para generasi muda tersebut menjadi generasi pecinta lingkungan, dengan tak membuang limbah domistik sembarangan.
Untuk lebih mematangkan perkumpulan ini maka PHD sudah dimasukan menjadi anggota asosiasi pengelola air limbah (Forkalim), satu satunya unsur komunitas di keanggotaan Forkalin karena selama ini anggota Forkalim dari unsur Perusahaan Daerah Air Minum dan instalasi pengelolaan air limbah (Ipal).
PHD juga sudah diajak ikut Rakernas Forkalim dan meninjau beberapa lokasi pengelolaan air limbah di Jawa Barat, dalam hal ini Bekasi.
Ketua asosiasi pengelola air limbah (Forkalim) Dr Subekti,SE,MM, kata Rahmatullah berterima kasih PHD bersedia menjadi anggota forkalim.
Ia berharap kegiatan FKH yg meedukasi warga dan anak sekolah menjaga lingkungan akan menjadi contoh nasional dan kegiatan itu akan dimasukkan ke wibsite forkalim.
Dalam kunjungan ke Ipal Bekasi saat Rakernas tersebut diketahui
UPTD air limbah kota bekasi penghasilan hanya rp450 juta sementarabiaya operasional rp4,5 miliar pe bulan semua kekurangan biaya itu ditanggung pemkot setempat.
Boro2 raih keuntungan, tapi menurut pemkot setempat nilai keuntungan yg ga bisa dihitung dengan uang adalah lingkungan yang baik serta kesehatan masyarakat. Selain itu berdasarkan aturannya dua persen dana apbd pemda harus untuk penanganan air limbah.
