Amuntai, (Antaranews Kalsel) -Bupati Hulu Sungai Utara Kalimantan Selatan Abdul Wahid mengatakan pembangunan didaerahnya memperhatikan isu lingkungan yang menjadi perhatian dunia.
"Dunia menyoroti masalah lingkungan hidup, penegakan HAM dan pembangunan ekonomi disuatu negara, sehingga pemerintah pusat juga memperhatikan tiga aspek ini pada pembangunan di daerah provinsi kabupaten/kota,"ujar Wahid di Amuntai, Senin.
Wahid mengatakan, peningkatan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten HSU diakui pemerintah pusat dengan diraihnya sertifilat Adipura 2018 dari Kementerian Lingkungan Hidup.
"Mengapa pemerintah pusat memberi penghargaan Adipura kepada daerah karena masalah lingkungan hidup menjadi perhatian negara lain," katanya.
Peningkatan kualitas lingkungan ini coba terus dilakukan Pemkab HSU diantaranya dengan memulai Gerakan Hulu Sungai Utara Barasih yang digaungkan hingga 2025.
Berbagai instansi pemerintah, organisasi masyarakat, pelaku usaha dan perbankan dilibatkan dalam gerakan kebersihan lingkungan ini.
Khusus untuk lingkup SKPD, Kepala daerah menginstruksikan agar melakukan pengelolaan sampah hingga menyediakan bank sampah.
Setiap minggu juga diintruksikan melakukan kegiatan gotong royong kebersihan dilingkungan SKPD masing-masing baik pada Hari Jum'at yang dikenal dengan Jum'at bersih maupun pada hari-hari lainnya.
Gerakan kebersihan juga dilebarkan hingga kepelosok desa, secara bertahap setiap desa diwajibkan memiliki bank sampah untuk mempermudah pengelolaan sampah. Penganggarannya bisa melalui dana desa maupun dana APBes lainnya.
Wahid mengharapkan peningkatan kualitad lingkungan bisa menghantar Kabupaten HSU meraih trophy Adipura di 2020 sehingga diantaranya bisa membuktikan bahwa HSU merupakan daerah yang layak untuk dikunjungi dan berinvestasi.
Pembangunan HSU Memperhatikan Isu Lingkungan
Kamis, 24 Januari 2019 11:24 WIB
Dunia menyoroti masalah lingkungan hidup, penegakan HAM dan pembangunan ekonomi disuatu negara, sehingga pemerintah pusat juga memperhatikan tiga aspek ini pada pembangunan di daerah provinsi kabupaten/kota,