Ia mengatakan, menyatakan bahwa sekarang hidup bukan di zaman perang, sehingga alangkah ironisnya masyarakat yang harus mencari nafkah mesti harus dikawal oleh pihak keamanan.
"Bahkan saya sebelumnya juga telah menerima permohonan langsung dari masyarakat Bangkau yang menghadap, untuk diberi pengawalan 24 jam," katanya, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Tindak Pidana Bidang Perikanan Tahun 2018, di Aula Haruan, Dinas Perikanan Kabupaten HSS, Selasa (07/7) pagi.
Baca juga: Masyarakat Minta Polisi Razia Penyetruman Ikan
Menurut dia, penanganan harus dilakukan secara bijak dengan mencarikan solusi yang terbaik, agar masyarakat bisa mencari nafkah dengan aman dan tenang, minimal terhindar dari gesekan dan sengketa di lapangan.
Sebagai contoh kepada peserta rapat, ia mengusulkan bagaimana diupayakan agar masyarakat yang selama ini berusaha mencari ikan juga diupayakan alih profesi, dengan jumlah penghasilan yang tidak begitu jauh berbeda.
Rakor kali ini diselenggarakan dalam rangka mengahadapi masuknya bulan kemarau, di mana musim seperti ini biasanya akan banyak terjadi penangkapan ikan besar-besaran oleh masyarakat.
Dan yang dikhawatirkan timbulnya penangkapan secara ilegal berupa penyetruman ikan, penggunaan bahan berbahaya, serta sengketa masalah perikanan di kabupaten HSS, khususnya Danau Bangkau, yang merupakan masalah klasik yang selalu timbul setiap tahun.
Baca juga: Peristiwa Penembakan Terhadap Penyetrum Ikan, Warga Kembali Kondusif
Rakor ini menyerap berbagai tanggapan, masukan dan usulan disampaikan oleh masing-masing peserta rapat, di mana hasil rapat ini nantinya akan menjadi dasar untuk penanganan selanjutnya.
Kegiatan dibuka terlebih dulu dibuka Kepala Dinas Perikanan HSS H Saidinoor, turut dihadiri seluruh Tim terkait yang terdiri dari Asisten Administrasi Bidang Pembangunan dan Kemasyadakatan Hubriansyah, unsur Forkopimda HSS, Kadis Perikanan, Polres HSS, Satpol PP dan Camat Kandangan Ronaldy P Putra.
