BRG : purun menjadi produk unggulan gambut kalsel

Kerajinan yang berasal dari anyaman tanaman purun (Antaranews Kalsel/Hasan Z)

Kalsel akan menampilkan berbagai produksi anyaman purun, yang selama ini sudah menjadi industri yang berkembang dan banyak diminati masyarakat luas

Banjarmasin (Antaranews Kalsel) - Deputi Edukasi, Sosialisasi, Partisipasi, dan Kemitraan Badan Restorasi Gambut Myrna Safitri mengatakan kerajinan purun dari Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) merupakan salah satu produk unggulan dari lahan gambut di Kalimantan Selatan.

Menurut Myrna di Banjarmasin, Rabu, pada acara jambore masyarakat gambut (JMG) yang dibuka pada 28 April di Kabupaten Banjar, BRG akan membuka stand pameran dan pasar gambut.

Pada dua kegiatan tersebut, kata dia, para peserta dari tujuh provinsi yang mendapatkan program restorasi gambut, akan menampilkan berbagai industri dan produk unggulan masing-masing daerah, yang berasal dari lahan gambut.

"Kalsel akan menampilkan berbagai produksi anyaman purun, yang selama ini sudah menjadi industri yang berkembang dan banyak diminati masyarakat luas," katanya.

Di pasar tersebut, para peserta bisa melakukan transaksi jual beli, berbagai produk asal gambut dari tujuh provinsi, antara lain tanaman lidah buaya, keripik talas dan berbagai kerajinan.

Diharapkan, melalui pameran dan pasar tersebut, akan mampu meningkatkan pemahaman, bahwa gambut memiliki potensi cukup besar, bila dikembangkan dan dijaga dengan baik.

Pada akhir April 2018, Provinsi Kalimantan Selatan bakal menjadi tuan rumah kegiatan nasional yang diperkirakan akan dihadiri sekitar 2.000 orang yakni Jambore Masyarakat Gambu (JMG) 2018, yang akan dilaksanakan di Desa Kiram, Karang Intan Kabupaten Banjar.

Acara jambore tahun ini mengangkat tema "Rayakan Gambut Pulihkan Indonesia" itu dijadwalkan berlangsung pada 28 ? 30 April 20018 diikuti sekitar 2.000 orang peserta berasal dari tujuh provinsi.

Tujuh provinsi tersebut, yakni Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Papua, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan.

Selain itu, juga melibatkan masyarakat, dinas terkait, TRGD, kepala daerah, Badan Restorasi Gambut serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Pertanian, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (BPN).