Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepengurusan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Kalimantan Selatan (Kalsel) menyampaikan selamat atas kembali terpilihnya kembali Joko Supriyono untuk memimpin kepengurusan GAPKI Pusat Periode 2018-2023.
Ketua GAPKI Kalsel, Totok Dewanto, di Banjarmasin, Sabtu (21/4), mengatakan pengukuhan pengurus, dewan pengawas, dan dewan pembina GAPKI Pusat periode 2018-2023, bertempat di Hotel Pullman Jakarta, Sabtu (21/4), dengan total jumlah kepengurusan periode ini mencapai 80 orang.
"Selamat untuk Ketua Terpilih Joko Supriyono dan jajaran pengurus GAPKI, kami dari Kalsel tentunya menaruh harapan besar bahwa GAPKI ke depannya makin berperan dalam pembangunan industri sawit di tanah air,"katanya, didampingi Sekretaris GAPKI Kalsel, Hero Setiawan.
Baca juga: Bakti GAPKI Kalsel Untuk Kemanusiaan
Totok mengatakan, sependapat dengan arahan dari ketua GAPKI dengan adanya permintaan global atas minyak nabati naik menjadi 5 juta ton per tahun, maka ini menjadi peluang Multiplier effect, yang perlu diiringi dengan peningkatan kemampuan dan daya saing Indonesia, juga dalam rangka menjaga dan mengamankan pasar.
Begitupun munculnya beragam serangan terhadap industri sawit berupa kampanye negatif dan lainnya, maka GAPKI diharapkan hadir sebagai organsiasi . yang mampu menjawab tantangan di atas, dengan adanya kepengurusan dan kader yang memiliki kompetensi, kontribusi, dan keterwakilan berdasarkan seleksi.
Ketua GAPKI, Joko Supriyono, mengatakan GAPKI berdiri pada 1981 yang telah menjalankan peranannya, dari kantor yang berada di Medan selanjutnya GAPKI berkembang seiring pertumbuhan perkebunan sawit di Indonesia.
Baca juga: GAPKI Minta Perkabunan Sawit Antisipasi Karhutla
"Lalu GAPKI pindah ke Jakarta pada 2008, dan membentuk cabang di provinsi penghasil sawit, dan saat ini GAPKI sudah menyebar di 13 provinsi yang menjadi perwakilan asosiasi di daerah,"katanya.
Dalam kepengurusan GAPKI periode 2018-2023, ia dibantu tiga wakil ketua umum yaitu Wakil Ketua Umum Urusan Organisasi, Kacuk Sumarto, Urusan Kebijakan Publik Susanto Yang dan Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan, Togar Sitanggang, sementara posisi Sekretaris Jenderal Kanya Lakshmi Sidarta dan Bendahara Umum, Mona Surya.
