Kotabaru, (Antaranews Kalsel) - Legislatif Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, mendukung terbentuknya lembaga vertikal Badan Nasional Narkotika Kabupaten (BNNK) Kotabaru dalam menangani permasalahan peredaran dan penyalahgunaan narkoba di daerah.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru, M Arif, Senin mengatakan, kondisi saat ini kasus penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang sudah sangat mengkhawatirkan bagi masyarakat khususnya generasi muda.
"Keberadaan BNK Kotabaru yang selama ini bertanggungjawab pada pemerintah daerah, dalam proses menjadi lembaga vertikal BNNK yang penanganan dan pengelolaannya langsung di bawah BNN Pusat, merupakan langkah tepat dan hendaknya segera terwujud," kata Arif.
Perubahan status ini sangat penting, tambahnya, karena dengan berubahnya menjadi lembaga vertikal BNNK maka mempunyai kewenangan seperti penindakan dalam penanganan penyalahgunaan narkoba di daerah yang kini sudah sangat mengkhawatirkan.
Menurut dia, dalam beberapa kesempatan pihaknya (legislatif) menyampaikan dukungan dan desakan agar pemenuhan sejumlah syarat yang diharuskan untuk proses peningkatan status tersebut.
"Legislatif sangat mendukung dan siap dilibatkan jika memang diperlukan kebijakan berupa peraturan atau legislasi," ungkapnya.
Pada bagian terpisah, Wakil Bupati Kotabaru H Burhanudin dalam kapasitasnya sebagai Ketua BNK Kotabaru, didampingi sejumlah pengurus inti dan perintis lembaga tersebut, melakukan studi banding ke BNNK Hulu Sungai Selatan.
Kunjungan kerja dimaksudkan untuk mempelajari sekaligus ingin mendapatkan masukan dalam proses peningkatan status BNK menjadi lembaga vertikal BNNK Kotabaru.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD H Mukhni AF mengungkapkan, dari hasil rapat konsultasi Komisi I di Badan Nasional Narkotika (BNN) di Jakarta diketahui peredaran narkoba di Indonesia sudah sangat menghawatirkan, baik di perkotaan hingga daerah-daerah.
"Dalam keterangan BNN menyebut, sedikitnya 240 ton narkoba jenis shabu masuk ke Indonesia tiap tahunya, dan ini sangat membahayakan bagi masyarakat terhadap ancaman peredaran narkoba tersebut," kata Mukhni.
Dikatakannya, masuknya narkoba sebanyak itu berasal dari China, hal ini sebagai imbas dari era pasar bebas saat ini.
Menyikapi kondisi tersebut, lanjut dia, diharapkan peran semua pihak mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota hingga kecamatan dan desa atau kelurahan, dalam penanggulangannya, baik dari pencegahan melalui sosialisasi hingga penindakan.
Hal ini harus segera dilakukan mengingat sudah kian menghawatirkannya peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lapisan masyarakat, di hampir semua strata ekonomi dan status sosial.
Bahkan dituturkan, mewabahnya penyalahgunaan obat-obat terlarang yang masuk dalam kriteria narkoba itu sudah sampai pada daerah-daerah terpencil, seperti pernah terdengar ada petani atau pekebun yang akan berangkat bekerja terlebih dulu memakai obat-obat terlarang itu dengan alasan agar kuat bekerja dan tidak gampang lelah.
Sehubungan dengan itu, politisi Partai Golkar ini mengharapkan agar keseriusan pemerintah dalam penanggulangan, termasuk pemberian sanksi yang berat bagi para pelaku atau pengedar barang haram tersebut.*
