Banjarmasin, (Antara)-Anggota DPRD Banjarmasin, Kalimantan Selatan Matnor Ali menyatakan, pihaknya akan mempertajam pengawasan terhadap penyerapan anggaran pada 2018.
Dikatakan politisi Golkar tersebut, di gedung dewan kota, Jumat, pihaknya mempunyai rencana khususnya di komisi III yang moga diikuti komisi lainnya, yakni, sejak awal tahun ini melakukan inventarisasi dan membuat laporan awal dalam rapat kerja bersama instansi terkait di pemerintah kota.
"Jadi kita inventarisasi satu persatu rencana kerja setiap instansi, kita evaluasi per triwulan bagaimana keberhasilannya melakukan serapan anggaran, kalau tidak sesuai target akan kita kritisi dengan tegas," ujarnya.
Dikatakan Matnor Ali, pihaknya dalam hal evaluasi per triwulan ini tidak hanya melihat besaran anggaran yang terserap, namun harus sesuai juga dengan bukti fisik di lapangan.
"Misalnya dilaporkan serapan anggaran untuk infrastruktur pembangunan jalan dan jembatan sudah sekitar 15 persen, akan kita sandingkan realisasinya di lapangan, betulkan demikian," paparnya.
Matnor Ali menyatakan, hal ini harus dilakukan agar program yang sudah disusun dengan baik dapat berjalan sesuai aturan dan memenuhi target, hingga tidak terjadi sisa lebih anggaran lagi di akhir tahun nantinya.
Apalagi, tutur dia, program yang sudah direncanakan tahun ini sampai terancam tidak direalisasikan, hal ini harus dicegah.
"Misalnya rencana kelanjutan pembangunan RS Sultan Suriansyah tahun kemarin yang sudah dianggarkan Rp38 miliar, ternyata gagal realisasi, kita tidak menginginkan hal itu terjadi lagi, yakni, mencegahnya dengan pengawasan ketat," tegasnya.
Matnor Ali menyatakan, pihaknya akan mendesak jika dilihat program instansi mandek, karenanya perlu dilakukan rapat koordinasi yang rutin dengan para instansi pemerintah kota.
"Karena imbas kurang baiknya penyerapan anggaran dan besarnya Silpa ini akan berdampak pula pada Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bisa kurang atau ditunda dicairkan pemerintah pusat," tutur Matnor Ali.
"Contoh pada 2014 dan 2015 kenapa DAK dan DAU daerah kita kurang, ternyata ada dua sebabnya karena serapan anggaran tidak maksimal dan Silpa yang tinggi, hingga jangan terjadi lagi hal ini," pungkasnya.
DPRD Pertajam Pengawasan Anggaran
Sabtu, 27 Januari 2018 6:02 WIB
Jadi kita inventarisasi satu persatu rencana kerja setiap instansi, kita evaluasi per triwulan bagaimana keberhasilannya melakukan serapan anggaran, kalau tidak sesuai target akan kita kritisi dengan tegas