"Apalagi kini sudah memasuki musim penghujan, sehinggan rentan terjadi bencana, seperti banjir dan tanah longsor, sehingga BPBD provinsi serta kabupaten/kota harus meningkatkan kewaspadaan," ujarnya di Banjarmasin, sebelum mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) di Jakarta, Selasa.
Bimtek dengan penyelenggara Badan Pengelola Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta, hingga 30 November 2017 itu untuk peningkatan kapasitas SDM anggota DPRD Kalsel.
Sebagai salah satu upaya meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana, mantan Wakil Bupati Hulu Sungai Utara (HSU), Kalsel itu, mengingatkan/menyarankan, agar tiap kecamatan di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut mendirikan posko.
"Posko-posko atau pos pantau tersebut harus segera melapor dan berkoordinasi dengan BPBD kabupaten/kota setempat manakala ada gejala bencana guna lebih memudahkan antisipasi dini," tutur pensiunan pegawai negeri sipil yang bergabung dengan Partai Gerindra itu.
Begitu pula BPBD kabupaten/kota agar seger melapor atau berkoordinasi dengan BPBD provinsi guna langkah-langkah antisipasi, dan penanggulangannya sesegera kalau bencana itu terjadi, lanjut laki-laki kelahiran 1952 tersebut.
Menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel V/Kabupaten HSU, Balangan dan Kabupaten Tabalong bergelar S.Sos dan MSi itu, bencana tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba atau tanpa diduga sebelumnya.
"Itulah gunanya keberadaan posko atau pos pantau. Dengan catatan posko tersebut harus benar-benar aktif, sehingga bisa secepatnya pula penanggulangan manakala bencana terjadi," katanya.
"Kita semua tentu tidak menginginkan peristiwa buruk dari bencana masa lalu terulang, seperti meminta korban jiwa," demikian Syahdillah.
Sejumlah daerah di "Bumi Perjuangan Antasari" Kalsel yang tergolong rawan bencana banjir dan tanah longsor, antara lain Kabupaten Tabalong, Balangan, Hulu Sungai Selatan (HSS), Tanah Bumbu (Tanbu) dan Kabupaten Kotabaru.
