Wabup Banjar resmikan dapur SPPG, tekankan higienitas dan transparansi

Seluruh pengelola dan petugas dapur harus menjaga standar kebersihan secara ketat, mulai lingkungan kerja, peralatan masak hingga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat,"

Martapura (ANTARA) - Wakil Bupati Banjar Kalimantan Selatan Said Idrus Al Habsyi menegaskan keberadaan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bagian dari komitmen menghadirkan layanan pemenuhan gizi bersih, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat, khususnya anak-anak.

"Seluruh pengelola dan petugas dapur harus menjaga standar kebersihan secara ketat, mulai lingkungan kerja, peralatan masak hingga kualitas makanan yang disajikan kepada penerima manfaat," ujar wabup di Kota Martapura, Senin.

Pernyataan itu disampaikan wabup saat meresmikan SPPG Sekumpul 005 di Jalan Sekumpul Ujung Gang Hijrah Jaya Nomor 2, Kelurahan Sekumpul, Kecamatan Martapura yang melayani penyediaan MBG di sekitarnya.

Menurut wabup, seluruh pengelola dan petugas dapur diminta agar menjaga higienitas dapur, kebersihan peralatan, dan kualitas makanan setara makanan untuk anak sendiri dimulai dari bahan baku, proses masak, penyajian, hingga kebersihan individu petugas harus sesuai aturan

Said Idrus menekankan, aspek higienitas merupakan faktor utama keberhasilan program pemenuhan gizi itu karena seluruh proses pengolahan makanan harus dilakukan sesuai standar kesehatan dan keamanan pangan guna mencegah risiko yang dapat membahayakan penerima manfaat.

"Transparansi kunci kepercayaan masyarakat sehingga kami sudah menginstruksikan pemasangan CCTV pada area produksi dengan akses terbatas bagi pengawas dari Dinkes, Disdik, serta perwakilan komite orang tua siswa," ucapnya.

Wabup juga meminta Kepala Dapur SPPG Sekumpul 005 selalu menjalin koordinasi intensif dengan puskesmas terdekat agar setiap keluhan yang muncul setelah distribusi makanan dapat ditangani cepat dan tepat.

Ia menegaskan pemerintah daerah tidak akan mentoleransi kelalaian yang berpotensi membahayakan kesehatan anak-anak. Jika terjadi insiden serius seperti keracunan makanan yang menimbulkan keresahan publik, program akan dievaluasi secara menyeluruh.

"Jika terjadi insiden keracunan atau kelalaian serius yang memicu tekanan publik, program dievaluasi bahkan dihentikan sementara, karena negara hadir untuk melindungi anak-anak, bukan mempertaruhkan nyawa mereka," tegasnya.

Wabup juga meminta pengelola dapur bersama Yayasan Albasia Graha menyusun rencana keberlanjutan program yang mencakup pemanfaatan bahan baku lokal, pelatihan rutin bagi petugas, pengawasan kebersihan dan kesehatan secara berkala, serta distribusi makanan yang tepat waktu.

"Kami berharap keberadaan Dapur SPPG Sekumpul 005 memberikan manfaat luas bagi masyarakat Kota Martapura dan sekitarnya sekaligus mendukung upaya pemenuhan gizi anak berkelanjutan," ucapnya.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar Yudi Andrea mengatakan dengan beroperasinya SPPG Sekumpul 005, jumlah dapur SPPG aktif di Kabupaten Banjar kini mencapai 39 unit di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional.

"Kami berharap keberadaan dapur tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat dan percepatan penurunan stunting, tetapi juga memberikan dampak ekonomi melalui penyerapan tenaga kerja lokal dan penggunaan bahan baku dari daerah," katanya.

Hasil peninjauan awal, fasilitas dapur telah memenuhi standar kebersihan dan dilengkapi IPAL dan Pemkab Banjar akan memastikan ketersediaan sumber daya manusia sesuai standar, termasuk tenaga ahli gizi, guna menjamin layanan pemenuhan gizi berjalan aman, efektif, dan berkelanjutan.