DPRD Tanah Bumbu desak Pertamina tindak tegas SPBU nakal

Batulicin (ANTARA) - DPRD Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan mendesak Pertamina Regional Kalimantan Selatan untuk memberikan sanksi tegas terhadap pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) yang terbukti melakukan pelanggaran dalam penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Kami terus mendesak pihak Pertamina agar melakukan pengawasan ketat di seluruh SPBU, karena kondisi di lapangan saat ini banyak masyarakat semakin sulit memperoleh BBM subsidi, khususnya bio solar dan pertalite," kata Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Andi Erwin Prasetya, di Batulicin Rabu.

Ia menduga, sulitnya masyarakat untuk mendapatkan BBM subsidi di Tanah Bumbu akibat maraknya aktivitas pelangsir di beberapa wilayah Tanah Bumbu.

Menurut dia, sistem barcode melalui aplikasi Mypertamina yang seharusnya menjadi alat pengawasan justru kerap dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan penyalahgunaan.

Baca juga: DP3AP2KB Tanah Bumbu siap hadapi tantangan pembangunan kependudukan

"Ini juga diperparah adanya oknum menggunakan mobil bodong atau tidak memiliki surat maupun identitas kendaraan yang jelas, namun SPBU tetap melayani pengisian BBM Subsidi," katanya.

Kelangkaan BBM subsidi tersebut mulai berdampak pada berbagai sektor, mulai dari terganggunya distribusi logistik hingga kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok dan barang niaga.

Dalam rapat itu juga terungkap adanya kebijakan sejumlah SPBU yang membatasi pembelian BBM subsidi, yakni maksimal Rp300 ribu untuk BBM jenis Bio Solar dan Rp200 ribu untuk Pertalite.

Menanggapi hal tersebut, Andi Erwin menegaskan agar pengelola SPBU tidak membuat aturan sendiri di luar ketentuan resmi Pertamina dan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.

Ia juga mengingatkan seluruh pengelola SPBU di Tanah Bumbu agar tidak hanya mengejar keuntungan pribadi dengan mengorbankan hak masyarakat memperoleh BBM subsidi.

Baca juga: DPRD fasilitasi penyelesaian kasus limbah tambang di Sungai Loban

"BBM subsidi diperuntukkan bagi masyarakat, bukan untuk kepentingan segelintir orang," tegasnya.

Sales Area Manager Pertamina Regional Kalimantan Selatan, Rulah, menjelaskan bahwa meskipun kuota BBM subsidi untuk Tanah Bumbu pada 2026 mengalami pengurangan, jumlahnya dinilai masih mencukupi kebutuhan masyarakat.

Namun, menurut dia, tingginya harga BBM non subsidi akibat dampak situasi perang global memicu perpindahan penggunaan dari BBM non subsidi ke BBM subsidi.

"Hal ini disebabkan harga BBM non subsidi yang melambung tinggi,” kata Rulah.