DPRD Tanah Bumbu soroti layanan PT AM Bersujud

Batulicin (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Tanah Bumbu, Provinsi Kalimantan Selatan, Andi Erwin Prasetya meminta kepada manajemen perusahaan PT Air Minum (AM) Bersujud agar tidak melakukan penagihan kepada pelanggan apabila pelayanan distribusi air bersih mengalami gangguan atau tidak berjalan.

"Kami mendapat keluhan dari beberapa pelanggan terkait gangguan distribusi air bersih di sejumlah wilayah Kabupaten Tanah Bumbu dalam beberapa waktu terakhir yang diduga akibat bahan baku air di kawasan hulu sungai semakin keruh," kata Andi Erwin, di Batulicin Rabu.

Andi Erwin mengatakan, keluhan masyarakat tidak hanya terkait air yang keruh maupun distribusi yang macet, tetapi juga persoalan tagihan yang tetap dibebankan kepada pelanggan meski air tidak mengalir.

"Pada prinsipnya, ketika tidak memberikan pelayanan, maka tidak boleh melakukan penagihan, baik tagihan tarif beban maupun biaya pelayanan,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut usai rapat kerja, Rabu (6/5/2026).

Ia menjelaskan, tingginya kandungan lumpur pada sumber air menyebabkan proses penjernihan yang biasanya memakan waktu empat hingga lima jam kini meningkat menjadi sekitar 10 jam. Kondisi itu berdampak pada menurunnya kapasitas produksi air bersih hingga hanya sekitar 50 persen dari volume normal.

Atas kondisi tersebut, Andi mendesak PT AM Bersujud segera menambah fasilitas booster guna mengoptimalkan distribusi air kepada pelanggan.

Ia juga menyoroti penghapusan anggaran pengadaan booster saat finalisasi APBD bersama pihak eksekutif sebelumnya. Menurutnya, keberadaan fasilitas tersebut sangat penting untuk menunjang pelayanan air bersih kepada masyarakat.

Baca juga: DP3AP2KB Tanah Bumbu siap hadapi tantangan pembangunan kependudukan

Selain itu, Andi mengkritisi minimnya fasilitas pendukung, seperti genset cadangan di area intake. Ketiadaan genset membuat pelayanan air bersih terhenti total setiap kali terjadi pemadaman listrik dari PLN.

Ke depan, pemerintah dan pihak terkait dapat mengambil langkah tegas dalam mengendalikan aktivitas di wilayah hulu sungai agar kualitas air baku tetap terjaga.

"Dampaknya sangat besar terhadap kebutuhan air bersih masyarakat," terangnya.

Baca juga: DPRD Tanah Bumbu desak Pertamina tindak tegas SPBU nakal