Batulicin (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, bersiap menghadapi tantangan pembangunan kependudukan yang ada di "Bumi Bersujud".
"Kami sedang melakukan penyusunan peta jalan pembangunan kependudukan (PJPK) Tahun 2025–2029, ini merupakan langkah strategis dalam menghadapi tantangan pembangunan kependudukan di daerah," kata Bupati Tanah Bumbu, Andi Rudi Latif diwakili Kepala DP3AP2KB, Erli Yuli Susanti, di Tanah Bumbu , Rabu.
Menurut dia, PJPK tersebut nantinya menjadi acuan dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kondisi dan dinamika kependudukan di Kabupaten Tanah Bumbu.
PJPK dinilai ini sangat penting sebagai dasar dalam menentukan kebijakan pembangunan daerah yang berbasis data kependudukan. Dengan perencanaan yang matang, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran.
Penyusunan PJPK menjadi langkah penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terarah dan berorientasi pada peningkatan kualitas masyarakat.
Erli menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan kependudukan. Karena kerja sama lintas sektor akan memperkuat implementasi program pembangunan yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
"Pada ekspose ini kami juga menghadirkan sejumlah perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu," terang Erli.
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam menyusun arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terintegrasi dan berkelanjutan untuk lima tahun ke depan.
Baca juga: MPP di Tanah Bumbu mampu percepat layanan masyarakat.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir narasumber Prof. Dr. Suratno yang merupakan Guru Besar Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Ia memaparkan berbagai aspek strategis dalam pembangunan kependudukan, mulai dari kualitas sumber daya manusia, pengendalian jumlah penduduk, hingga sinkronisasi kebijakan lintas sektor.
Prof. Suratno menekankan pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mendukung implementasi pembangunan kependudukan. Ia menyebut bahwa persoalan kependudukan tidak dapat ditangani oleh satu sektor saja, melainkan memerlukan keterlibatan semua pihak agar tujuan pembangunan dapat tercapai secara optimal.
Melalui kegiatan ekspose tersebut, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu berharap penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan 2025–2029 dapat berjalan optimal dan menjadi pedoman strategis dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan serta berdaya saing di masa mendatang.
Baca juga: Tanah Bumbu wujudkan desa tertib aman dan harmonis
Pewarta: Sujud MarionoEditor : Sukarli
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
