Barabai (ANTARA) - Komisi I DPRD Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan (Kalsel), menggelar raker evaluasi kinerja dan program 2025 bersama Dinas Kesehatan, puskesmas, RSUD H Damanhuri Barabai hingga Dinas Sosial.
"Evaluasi ini merupakan bentuk pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra kerja sebagai upaya perbaikan agar kinerja dan program lebih baik lagi," kata Ketua Komisi I DPRD HST Yajid Fahmi di Barabai, Jumat.
Dalam rapat tersebut, jajaran Komisi I DPRD HST menyoroti serapan anggaran, pelayanan kesehatan, data kemiskinan, hingga penanganan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ).
Yajid Fahmi mengatakan pihaknya mengapresiasi sejumlah OPD yang telah berupaya memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, namun masih terdapat beberapa instansi yang kinerjanya belum optimal, khususnya di sektor kesehatan dan sosial.
Baca juga: DPRD HST minta RSUD Barabai jaga mutu layanan untuk kepuasan masyarakat
Baca juga: DPRD HST soroti disiplin pegawai hingga kinerja layanan puskesmas
Ia menyoroti masih terjadinya antrean pasien di ruang poli RSUD H Damanhuri Barabai yang dinilai masih panjang, sehingga berdampak pada lamanya waktu tunggu masyarakat.
Menurut Yajid, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius agar pelayanan rumah sakit lebih efektif dan efisien.
Selain rumah sakit, Komisi I DPRD HST juga menyinggung pelayanan di sejumlah puskesmas, khususnya terkait jam operasional. Ia menegaskan, jam pelayanan yang telah ditetapkan harus dipatuhi oleh seluruh puskesmas.
“Kalau sudah disepakati jam pelayanan, maka harus sesuai. Jangan sampai jadwal buka dan tutup tidak sesuai dengan yang tertera,” tegasnya.
Yajid juga menekankan peran puskesmas dalam penanganan kegawatdaruratan. Menurutnya, puskesmas yang memiliki instalasi gawat darurat (IGD) seharusnya menjadi titik layanan pertama sebelum pasien dirujuk ke rumah sakit.
“Harapan kami, tindakan awal bisa dilakukan di puskesmas. Apa yang bisa diupayakan di puskesmas, diupayakan terlebih dahulu, jangan langsung ke rumah sakit,” katanya.
Baca juga: Pemkab HST upayakan "SITI HAWA LARI" entaskan kemiskinan ekstrem
Di sektor sosial, Komisi I DPRD HST mendorong Dinas Sosial untuk segera merampungkan data kemiskinan yang valid dan terintegrasi.
Yajid menilai data yang belum rapi akan menyulitkan pemerintah dalam menyusun kebijakan dan strategi penanganan kemiskinan.
“Kalau data sudah clear, penanganannya akan lebih mudah. Bagaimana mau membuat kebijakan kalau datanya masih semrawut,” ujarnya.
Menurutnya, DPRD HST pada prinsipnya mendukung melalui fungsi penganggaran, sementara kebijakan teknis dan intervensi program tetap menjadi kewenangan OPD terkait.
Rapat tersebut juga membahas persoalan ODGJ yang dinilai perlu penanganan lintas sektor, melibatkan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, serta instansi terkait lainnya.
Berdasarkan data Dinas Kesehatan, jumlah ODGJ di HST mencapai sekitar 500 orang, di antaranya ada yang masuk kategori berisiko tinggi dan membutuhkan perhatian khusus.
“Ini sangat membahayakan jika tidak ditangani secara serius. Ada pasien yang bisa mendengar bisikan, melihat orang sebagai musuh, bahkan bisa bertindak agresif. Ini harus menjadi perhatian bersama,” jelasnya.
Baca juga: RSHD Barabai dilengkapi ruangan khusus perawatan gangguan jiwa
Yajid juga menyoroti dampak sosial dan hukum bagi keluarga korban apabila terjadi tindak kekerasan yang melibatkan ODGJ, proses hukum sering kali terbatas oleh ketentuan perundang-undangan.
Untuk perbaikan data kemiskinan, DPRD HST berencana mendorong pemasangan stiker di rumah tangga miskin berdasarkan data statistik dan data Kementerian Sosial. Langkah ini diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan penyaluran bantuan sosial.
“Tidak adil jika yang mampu menerima bantuan, sementara yang lebih membutuhkan tidak mendapat bantuan. Tahun ini kita pastikan data lebih tepat sasaran agar penganggaran tahun depan benar-benar sesuai kebutuhan,” tegasnya.
Kemudian, untuk serapan anggaran Dinas Kesehatan HST terserap sekitar 90 persen yang dinilai Yajid sudah cukup baik, meskipun masih menjadi catatan dalam beberapa hal terkait efektivitas penganggaran agar ke depan dapat terserap maksimal.
