“Capaian ini menjadi komitmen Provinsi Kalsel dalam mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus memperkuat kedaulatan pangan lokal,” kata Pelaksana Harian (Plh) Sekretaris Daerah (Sekda) Kalsel Ariadi Noor saat menerima kunjungan kerja Komite II DPD RI di Banjarbaru, Senin.
Baca juga: DPD minta Bulog Kalsel optimalisasi penyaluran stok beras 4.800 ton
Berdasarkan laporan Badan Pangan Nasional (Bapanas) RI hingga Oktober 2025, setelah Provinsi Kalsel, Provinsi Kalimantan Timur berada pada peringkat kedua dengan nilai 80,81.
Pada Data Bapanas, indeks tersebut mengukur ketahanan dan kerentanan pangan wilayah dari tiga aspek, yakni ketersediaan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.
Bapanas juga mencatat nilai yang menunjukkan capaian ketahanan pangan dan gizi wilayah (kabupaten/kota/provinsi) dan peringkat (ranking) relatif antara satu wilayah dibandingkan dengan wilayah lain.
Ariadi menegaskan pencapaian Provinsi Kalsel ini menjadi bukti bahwa berbagai program yang dijalankan pemerintah daerah bersama seluruh pihak terkait sudah berada di jalur yang benar.
“Keberhasilan itu tidak terlepas dari kerja keras pemerintah, pelaku usaha, petani, serta dukungan masyarakat yang terus berkolaborasi dalam menjaga ketersediaan dan distribusi pangan di daerah,” tuturnya.
Ariadi memastikan pemerintah daerah setempat terus berinovasi untuk mencukupi kebutuhan pangan daerah, distribusi lancar, dan harga tetap stabil di seluruh wilayah.
Baca juga: Presiden: Di tengah perang dagang, ekonomi RI mampu tumbuh 5,12 persen
Terkait pangan, ia juga menyoroti pentingnya mobilisasi dan peningkatan nilai tambah produk pangan lokal melalui UMKM, koperasi, dan jaringan distribusi daerah.
Dia berharap langkah itu tidak hanya meningkatkan daya saing produk lokal, tetapi juga memperluas lapangan kerja serta kesejahteraan petani.
Namun, Ariadi mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dihadapi bersama, seperti fluktuasi harga bahan pokok, keterbatasan cadangan pangan daerah, dan peningkatan standar keamanan serta gizi masyarakat.
Ia juga mengatakan diperlukan data pangan yang akurat dan sistem informasi yang terintegrasi agar kebijakan dapat dijalankan dengan cepat dan tepat sasaran.
“Kami juga terus memperkuat kerja sama dengan Bapanas, Kementerian Pertanian, dan Bulog dalam pengendalian harga dan pasokan pangan guna menjaga stabilitas di daerah,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, dia mengharapkan agar kunjungan kerja DPD RI ke Kalsel ini dapat menjadi momentum untuk memperjuangkan penyempurnaan kebijakan pangan nasional yang lebih berpihak kepada daerah, petani, dan masyarakat kecil.
“Semoga kunjungan kerja DPD ini menghasilkan rekomendasi konstruktif dan berdampak nyata bagi perbaikan kebijakan pangan ke depan,” kata Ariadi.
Baca juga: Bupati Samsul Rizal apresiasi dua tokoh HST yang sukses berkiprah di nasional
