"Terhitung mulai 1 sampai 30 Juni 2025 tahap sosialisasi larangan ODOL dengan sasaran perusahaan angkutan, ekspedisi dan sebagainya termasuk bengkel yang biasa mengerjakan modifikasi kendaraan tidak sesuai standar pabrikan," kata Fahri di Banjarbaru, Kamis.
Baca juga: Dishub Kalsel diminta tertibkan ODOL
Dia mengatakan pihaknya bersama jajaran Dinas Perhubungan baru saja menerima arahan dari Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho berkaitan implementasi zero ODOL pada rapat Koordinasi Forum LLAJ Provinsi Kalsel.
Setelah masa sosialisasi berakhir, mulai 1 hingga 13 Juli 2025 petugas gabungan Polantas dan Dishub melaksanakan aksi peringatan dengan teguran simpatik terhadap kendaraan ODOL.
Kemudian mulai 14 Juli 2025 dan seterusnya akan dilakukan penindakan hukum.
Bagi kendaraan over dimensi yang termasuk kategori kejahatan dijerat pidana dengan Undang-Undang tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) yakni Pasal 277 dengan ancaman pidana satu tahun penjara.
Baca juga: Warga Balangan mengadu ke DPRD masalah ODOL
Proses hukumnya menggunakan pemeriksaan berita acara yang dimulai tahap pemberkasan tersangka hingga peradilan.
Sedangkan untuk over loading yang masuk kategori pelanggaran lalu lintas ditindak menggunakan tilang.
Fahri pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mendukung zero ODOL di Kalimantan Selatan agar bahaya dan kerugian akibat pelanggaran ini tidak lagi terjadi.
"Banyak jalan rusak akibat kendaraan ODOL, belum lagi kasus kecelakaan dan fatalitas korban tentu ini sangat mengancam kita semua sebagai pengguna jalan," katanya.
Baca juga: Ditlantas Polda Kalsel tindak 376 ODOL bahayakan pengguna jalan
