Badan Pusat Statistik (BPS) Kotabaru menyebutkan panjang jalan di Kabupaten Kotabaru mencapai 1.205,57 km yang merupakan kewenangan Kabupaten pada 2024.
Baca juga: Ketua DPRD Kotabaru turut meriahkan ajang Trabas Hebat 02
Apabila dilihat dari jenis permukaan jalan, sepanjang 427,437 km jalan dengan permukaan aspal, permukaan kerikil sepanjang 595,027 km, permukaan tanah sepanjang 121,518 km, dan permukaan lainnya sepanjang 61,591 km.
Dilihat dari kondisi jalan, persentase jalan dengan kondisi rusak berat sebesar 68,16 persen, rusak sebesar 3,99 persen, baik sebesar 17,45 persen, dan dengan kondisi sedang sebesar 10,40 persen.
Dengan demikian, panjang jalan yang berstatus jalan negara sepanjang 140,67 kilometer, jalan kabupaten sepanjang 1.205,57 kilo meter, dan total panjang jalan di Kotabaru sekitar 1.346,24 kilometer.
Usai dilantik sebagai Bupati Kotabaru-Wakil Bupati Kotabaru periode 2025-2030, H. Muhammad Rusli dan Syairi Mukhlis menunjukkan komitmen untuk mempercepat pembangunan infrastruktur jalan di "Bumi Saijaan".
Mantan birokrasi itu bersama jajarannya berkoordinasi ke Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum untuk memperjuangkan sejumlah proyek strategis.
Pada kunjungan yang berlangsung hangat dan penuh semangat itu, Bupati Rusli mengusulkan percepatan pembangunan jalan lingkar Pulau Laut untuk mendukung proyek vital untuk membuka akses baru dan memperkuat konektivitas menuju Kawasan Industri Mekar Putih.
Jalan tersebut dimungkinkan akan berperan menjadi tulang punggung perekonomian di wilayah selatan Kotabaru.
Baca juga: Sayed Jafar pimpin Upacara Detik-Detik Proklamasi Kemerdekaan RI
Tak hanya itu, Rusli juga menyampaikan usulan perubahan status jalan nasional menjadi jalan kabupaten.
Langkah ini dinilai penting agar pemerintah daerah bisa lebih leluasa menangani persoalan banjir dan genangan melalui pembangunan sistem crossing jalan.
Guna memperkuat pendanaan, Rusli juga mengajukan permohonan pembiayaan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun skema Inpres Jalan Daerah (IJD) untuk pembangunan serta peningkatan jalan dan jembatan di wilayahnya.
“Pembangunan infrastruktur bukan sekadar membangun jalan, tapi membuka akses ekonomi, pendidikan, dan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Bupati Rusli usai pertemuan.
Usulan itu mendapat sambutan positif dari Direktur Jenderal Bina Marga Roy Rizali Anwar.
Ia menyatakan dukungannya dan menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah guna mewujudkan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
