Kandangan (ANTARA) - Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Brigjen H Hasan Basry Kandangan dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Disdukcapil HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) meraih penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Berdasarkan keterangan Diskominfo Kabupaten HSS di Kandangan, Sabtu, menyebutkan penghargaan tersebut dari hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2024 yang digelar KemenPAN-RB.
Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Akik Dwi Suharto Rudolfus menyerahkan penghargaan kepada Direktur RSUD Brigjen H Hasan Basry Kandangan Hj Siti Zainab dan Pelaksana Tugas Kepala Disdukcapil Kabupaten HSS Roni Rusnadi.
Berdasarkan penilaian KemenPAN-RB, unit pelayanan publik di lingkup pemerintah daerah, RSUD Brigjend H Hasan Basry meraih nilai 4,87 masuk Kategori A (Pelayanan Prima).
Baca juga: HSS raih predikat indeks Reformasi Birokrasi (RB) tertinggi wilayah Kalimantan
Prestasi tersebut merupakan tahun kedua bagi RSUD Brigjen H. Hasan Basry Kandangan mendapatkan predikat dengan Kategori A (Pelayanan Prima).
"Penghargaan ini bukan hanya sebuah prestasi, tetapi juga amanah untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat," kata Sekretaris Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB Akik Dwi Suharto Rudolfus.
Dwi pun mengharapkan unit pelayanan pemerintah daerah melakukan perbaikan berkelanjutan guna memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkab HSS terima dua sertifikat penghargaan pada MIPC 2025
Menurut Dwi, KemenPAN-RB mengapresiasi kepada unit penyelenggara pelayanan publik yang telah mendapatkan Predikat A Kategori Pelayanan Prima.
Hal itu mengindikasikan unit penyelenggara telah membangun pelayanan yang responsif, transparan, dan berorientasi pada kebutuhan pasien dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
Adapun evaluasi ini mencakup sejumlah aspek, seperti kebijakan pelayanan, sistem informasi, fasilitas, kompetensi petugas, dan pengelolaan pengaduan masyarakat.
