Banjarmasin (ANTARA) - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh untuk perlindungan pekerja pada program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kepala BPJAMSOSTEK Banjarmasin Murniati di Banjarmasin, Rabu, menyampaikan, BPJAMSOSTEK dan Badan Gizi Nasional (BGN) telah menjalin kerja sama memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program Pemenuhan Gizi Nasional atau Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tentunya, kata dia, pihaknya sebagai kantor cabang di daerah mendukung penuh program strategis pemerintah sesuai dengan undang-undang tersebut, karena sinergi ini merupakan salah satu bentuk negara hadir untuk melindungi para pekerja.
"Kami siap untuk menindaklanjuti kerja sama dan memberikan dukungan penuh terhadap terbentuknya program BGN dan perlindungan ekosistem pekerja yang terlibat di dalamnya, dan langkah ini akan mempermudah pekerja dan mempercepat implementasi jaminan sosial ketenagakerjaan secara menyeluruh," kata Murniati.
Seperti diketahui, ujar dia, sebagai langkah nyata dalam mendukung Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, BPJAMSOSTEK dan Badan Gizi Nasional (BGN) sepakat untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada seluruh pekerja yang terlibat dalam ekosistem program MBG.
Kerja sama ini dikuatkan dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo dan Kepala BGN Dadan Hindayana pada 21 Maret 2025 di Plaza BPJAMSOSTEK Jakarta.
Selain bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui pemenuhan gizi bagi generasi penerus bangsa, program tersebut secara tidak langsung juga digadang-gadang mampu menyerap jutaan tenaga kerja di Indonesia.
Dalam keterangannya Dirut BPJAMSOSTEK Anggoro mengapresiasi dan menyambut baik langkah strategis BGN tersebut dan menyatakan kesiapannya dalam memberikan layanan dan perlindungan yang maksimal kepada seluruh pekerja.
“Kami mengapresiasi kepada Pak Dadan Hindrayana dan tim di Badan Gizi Nasional atas inisiatif hari ini, dan ini kita sama-sama mensukseskan program yang sangat baik, program strategis dan kami tentu saja siap mendukung program ini," ujar Anggoro.
Dia menambahkan bahwa upaya ini sejalan dengan perintah Presiden Prabowo yang tertuang dalam Inpres 8/2025, yakni pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia.
"Ini adalah bentuk sinergi yang sangat baik karena banyak sekali pekerjaan yang terlibat di SPPG dan semua pekerja itu wajib dilindungi oleh negara. Wujud negara hadir adalah mereka terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan," imbuhnya.
Kepala BGN Dadan Hindayana mengungkapkan, saat ini sudah terdapat 1.083 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dengan total pekerja mencapai lebih dari 50 ribu. Sesuai roadmap BGN jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah hingga 1,2 juta pekerja.
"Kami tidak memotong gaji mereka, tetapi kami membayar preminya untuk mereka, Sehingga semua yang terlibat di dalam program makan bergizi, secara sosial terlindungi. Tadi Pak Dirut mengatakan “Kerja Keras Bebas Cemas”. jadi ini kan kerja keras yang luar biasa, menyiapkan makanan untuk penerima manfaat, anak-anak masa depan kita, tetapi mereka tidak boleh cemas ketika bekerja keras,” ujar Dadan
Tak hanya pekerja yang terlibat di SPPG, kedepan sasaran perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan akan terus diperluas hingga menjangkau para pekerja yang ada di dalam rantai pasok program tersebut, demikian katanya.
