"Kami menargetkan tiga kinerja pemerintah baik Sakip, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas mampu meraih predikat A," ujar Bupati Banjar Saidi Mansyur melalui keterangan tertulis di Martapura, Jumat.
Menurut bupati, pihaknya bersama pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah lingkup Pemkab Banjar telah beraudiensi dan konsultasi dengan Kementerian PAN dan RB untuk merealisasikan target tersebut.
Saidi menuturkan, audiensi diterima oleh Asdep Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II KemenPAN RB Budi Prawira di Jakarta, Selasa (21/5).
"Tujuan audiensi untuk percepatan reformasi birokrasi mewujudkan pemerintahan bersih dan bebas KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta akuntabilitas kinerja birokrasi Pemkab Banjar," ucapnya.
Saidi Mansyur menegaskan, audiensi mengenai penguatan Implementasi SAKIP, Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas merupakan salah satu bentuk komitmen Pemkab Banjar dalam meningkatkan kinerja.
"Selain itu, menyamakan persepsi, menyatukan langkah dan membawa perubahan, khususnya perubahan pola pikir (mindset) guna penerapan akuntabilitas kinerja setiap aparatur Pemkab Banjar," tutur Saidi.
Dikatakan, Sakip pengejawantahan manajemen kinerja sektor publik di Indonesia yang mengarahkan jajaran birokrasi untuk menetapkan program dan kegiatan berdasar prioritas dan kebutuhan masyarakat.
"Sakip juga menjadi katalisator bagi terciptanya efisiensi kinerja melalui penguatan implementasi di bidang manajemen kinerja dan anggaran berbasis kinerja yang dijalankan aparatur," kata dia.
Ditambahkan, akuntabilitas kinerja merupakan bagian penting dari upaya menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan yang diinginkan masyarakat.
