Ketua Komisi III DPRD Kotabaru, Denny Hendro Kurnianto, di Kotabaru, Selasa, menjelaskan dari hasil koordinasi yang dilakukan rombongan legislatif di Kemen PUPR, meski tadinya penjelasan yang disampaikan bernada pesimis, namun endingnya pusat mengisyaratkan akan terus mendukung kelanjutan jembatan.
"Tindak lanjut usaha daerah dalam kelangsungan pelaksanana mega proyek Jembatan Pulau Laut, kami (Komisi III) DPRD Kotabaru melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kemen PUPR," kata Denny.
Menurutnya, banyak hal dalam pembahasan tersebut, namun intinya legislatif membawa `misi besar` yakni kelanjutan pembangunan jembatan Pulau Laut bisa berlanjut.
Dari awal penjelasan yang disampaikan kementerian terkesan pesimis, namun aspirasi masyarakat di daerah yang disampaikan legislatif, begitu besar berharap terwujudnya jembatan tersebut, mengingat urgen dan vitalnya sarana transportasi itu untuk membuka keterisoliran.
"Alhamdulillah, di penghujung pembahasan dan koordinasi, kementerian mengisyaratkan siap mendukung dilanjutkannya proyek Jembatan Pulau Laut, walaupun dengan konsekuensi tertundanya waktu penyelesaian," jelasnya.
Namun sebelum itu lanjut Denny, masih dari penjelasan yang mengemuka dalam forum tersebut dijelaskan, Kementerian PUPR juga akan terlebih dulu melihat bagaimana kondisi keuangan pada APBN.
Lebih lanjut, politisi Partai PPP ini menegaskan, masih adanya harapan pusat tetap menganggarkan mega proyek ini, diharapkan kebersamaan para pemangku kepentingan (stakeholder) di daerah baik baik kabupaten dan provinsi.
"Harapan kami, pemerintah daerah (eksekutif) baik Kotabaru, Tanah Bumbu dan Provinsi Kalsel bahu membahu dalam memperjuangkan terwujudnya jembatan yang sudah lama didambakan masyarakat itu," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru Hj Alfisah menyerukan kepada elemen pemerintah daerah, kabupaten hingga provinsi untuk bersatu memperjuangkan keberlanjutan pembangunan Jembatan Pulau Laut.
"Legislatif sejak awal maksimal mendorong realisasi pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulau Laut dan daratan Kalimantan, Kabupaten Tanah Bumbu itu," kata Alfisah.
Diketahui, proyek Pembangunan Jembatan Pulau Laut yang menghubungkan Kabupaten Kotabaru dan Tanah Bumbu, terancam gagal menyusul dibatalkannya oleh pemerintah pusat yang disampaikan kepada pemerintah provinsi.
