Banjarbaru Kalsel (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) sudah menyiapkan anggaran untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis atau MBG, namun perlu menunggu petunjuk teknis (Juknis).
"Kita sudah siapkan anggaran untuk mensukseskan program MBG, namun masih perlu atau harapkan Juknisnya," ujar Wakil Ketua Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah ketika dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu.
Baca juga: Pj Bupati HSU hadiri Rapat Paripurna DPRD
Sebelumnya pada Selasa, Gt Iskandar yang juga Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) Kalsel mewakili Ketua DPRD setempat bersama yang mewakili Gubernur provinsi tersebut mengikuti video konferensi (vidkonf) dengan Deputi Badan Gizi Nasional (BGN).
"Untuk menyukseskan program MBG sebagaimana instruksi Presiden Prabowo Subianto, Pemprov kita sudah menyiapkan dana dari APBD 2025 sekitar Rp300 miliar, kendati belum jelas kebutuhan anggaran," ujar Gt Iskandar.
Begitu pula perlu Juknis dari pelaksanaan program MBG agar ke depan tidak berdampak pada masalah hukum, lanjut Gt Iskandar.
"Oleh karenanya, kita akan konsultasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) agar pelaksanaan MBG sesuai harapan Presiden Prabowo," lanjut mantan Anggota DPR RI.
Baca juga: Galeri Foto - Anggota DPRD Banjarbaru kunjungi lokasi terdampak banjir
Gt Iskandar juga menyoroti pentingnya terobosan cepat dari BGN untuk mengeluarkan keputusan dan regulasi terkait. MBG, karena sebagaimana dalam vidkon diketahui, bahwa daerah-daerah, termasuk kabupaten dan provinsi, bersedia berpartisipasi untuk mensukseskan program MBG.
“Para bupati juga menunggu keputusan, bagaimana mereka untuk mengeluarkan APBD dalam rangka mensukseskan MBG tentu dengan APBD yang bisa dipertanggungjawabkan secara sistem akutansi dan aturan-aturan yang ada," jelas Gt Iskandar.
Ia juga menekankan BGN harus segera memberikan kejelasan terkait regulasi daripada hanya fokus menunggu APBN yang nilainya mencapai 71 triliun rupiah untuk MBG.
Menurut politikus senior itu, jika daerah dapat berpartisipasi dengan nilai yang signifikan, jumlah totalnya dapat mencapai angka yang setara dengan anggaran nasional.
"Mungkin partisipasi-partisipasi daerah ini nanti hampir sama lho nilainya dengan Rp71 triliun. Coba kali aja kalo satu daerah Rp200 miliar, dikali 500 kabupaten/kota, tambah 38 provinsi, apa gak Rp71 triliun juga," demikian Gt Iskandar.
Baca juga: DPRD Banjarbaru tinjau lokasi terdampak banjir
