Banjarmasin (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) menganugerahi 13 pemerintah kabupaten/kota “Dukcapil Award 2024” sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan (Adminduk) terhadap masyarakat.
Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Kalsel Adi Santoso dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu, menyerahkan penghargaan kepada 13 kabupaten/kota karena konsisten menjalankan berbagai program dan inovasi layanan.
Baca juga: DPRD Kalsel sosialisasikan administrasi kependudukan dan catatan sipil
“Secara umum saya melihat pendataan kependudukan di 13 kabupaten/kota sudah cukup baik. Setelah pemberian penghargaan ini, saya harap layanan Adminduk terus ditingkatkan di daerah,” kata Adi.
Dia menjelaskan jika kinerja Dinas Dukcapil di daerah berjalan dengan baik dan benar, hal ini memberikan jaminan hukum bagi masyarakat berupa perlindungan berupa perlindungan dan pengakuan hak sebagai warga negara di suatu daerah.
“Dokumen kependudukan ini sebagai alat bagi masyarakat untuk berbagai kepentingan, dokumen ini mulai dari kelahiran hingga kematian,” ujarnya.
Adi mengungkapkan bahwa meskipun layanan Adminduk ini bukan pelayanan dasar bagi masyarakat, tetapi Adminduk menjadi layanan yang sangat penting untuk mengakomodir berbagai kepentingan masyarakat dalam segala aspek.
Baca juga: DPRD Kalsel konsultasikan masalah kependudukan dengan Ditjen Dukcapil Kemendagri
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kalsel Galuh Tantri Narindra mengatakan penghargaan bagi 13 kabupaten/kota ini ditentukan melalui dua kategori penilaian di antaranya, yakni penilaian kinerja oleh Kemendagri dan Tim Dukcapil Kalsel yang mencakup pendaftaran Adminduk, pencatatan sipil, pengolahan data dan sistem, kerja sama, kualitas SDM, dan infrastruktur.
Melalui Dukcapil Award 2024, Galuh berharap ini menjadi motivasi tinggi bagi 13 kabupaten/kota untuk meningkatkan kualitas pelayanan sehingga kebutuhan masyarakat lebih terakomodir dalam berbagai kepentingan dan urusan kependudukan.
“Saya minta Dukcapil di 13 kabupaten/kota dapat lebih mengoptimalkan kinerja untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” ujar Galuh.
Baca juga: DPRD Kalsel dorong pemkab/pemkot bangun UPTD Pelayanan Dukcapil
