Kandangan (ANTARA) - Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda), Kabupaten Hulu Sungai Selatan melalukan penilaian validasi lapangan Innovative Government Award (IGA) tahun 2024.
Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI), dengan tujuan mengapresiasi dan mendorong inovasi daerah dalam pembangunan dan pelayanan publik.
"Sebagai bagian dari rangkaian acara hari ini, kita juga gelar Kick-Off HSS Innovation Awards 2025 yang mengangkat tema Inovasi Non-Digital, Green Economy: Tetap Lestari, Harus Berdayakan Kelompok Masyarakat," kata Kepala Bappelitbangda HSS M Arlian Syahrial sekaligus membuka kegiatan, di aula Rakat Mufakat Setda HSS, Kamis.
Baca juga: HSS raih dua penghargaan pada Innovation Award 2024
Dijelaskan dia, tema inovasi ini menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan melalui pemberdayaan kelompok masyarakat, sebuah langkah strategis dalam menciptakan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan.
Adapun IGA sendiri adalah penghargaan tahunan yang diberikan oleh Kemendagri RI kepada pemerintah daerah yang berhasil mengembangkan inovasi dalam bidang pembangunan, tata kelola pemerintahan, dan peningkatan pelayanan publik.
Penghargaan ini bertujuan untuk memberi apresiasi kepada daerah yang mampu menciptakan solusi inovatif yang berdampak positif bagi masyarakat.
Baca juga: Pemkab HSS kembali raih predikat A SAKIP 2024
"Dengan mengikuti penilaian IGA 2024, kita berharap dapat terus memacu semangat inovasi dan memperbaiki kualitas layanan publik, sekaligus mendukung upaya pembangunan yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan," terangnya.
Dalam kegiatan tersebut, turut hadir tim penilai validasi lapangan dari Kemendagri RI, di antaranya Faisal Syarif(Pelaksana Harian Kepala Pusat Strategi Kebijakan Kewilayahan, Kependudukan, dan Pelayanan Publik).
Kemudian, Jerry Walo (Analis Kebijakan Ahli Madya), serta Subkhan Awaludin (Analis Kebijakan Ahli Madya dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan).
