BPSMB Kalsel bersurat agar tarif layanan kalibrasi diterapkan kembali

Banjarmasin (ANTARA) - Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang Dinas Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan (BPSMB Disdag Kalsel) mengirimkan surat dan berkonsultasi ke Biro Hukum provinsi setempat untuk menelaah aturan memberlakukan kembali tarif retribusi pelayanan kalibrasi.

"Kita mengharapkan tarif kalibrasi tetap ada karena pengujian kalibrasi sangat besar menyumbang PAD," kata Kepala BPSMB Provinsi Kalsel Siddiq Wahyu Pamungkas dikonfirmasi di Banjarbaru, Rabu.

Baca juga: Disdag Kalsel latih UMKM soal survei pasar ekspor melalui internet

Berdasarkan data, Siddiq mengungkapkan jumlah pelanggan mengalami peningkatan luar biasa untuk pelayanan kalibrasi, bahkan banyak masyarakat dari luar daerah yang menguji kalibrasi di BPSMB Provinsi Kalsel karena tidak dikenakan tarif retribusi sejak peraturan baru.

"Banyak pelanggan dari luar Kalsel seperti Kaltim, Kalbar, Kalteng, Jawa Timur masuk ke BPSMB melakukan pengujian," ucap Siddiq.

Siddiq mengungkapkan BPSMB Provinsi Kalsel mencapai realisasi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Triwulan III periode 2024.

Dikatakan Siddiq, target PAD bagi BPSMB Provinsi Kalsel pada 2024 berbeda dengan periode 2023 karena tarif pelayanan kalibrasi tidak kenakan tarif retribusi sehingga berpengaruh terhadap pendapatan.

Baca juga: Kalsel Expo tampilkan produk kreativitas alam dan makanan olahan

Diungkapkan Siddiq, Pemprov Kalsel menargetkan PAD kepada BPSMB sebesar Rp900 juta pada 2023, namun target berubah menjadi Rp90 juta per tahun pada 2024 karena kebijakan tidak ada biaya penguatan terhadap pelayanan kalibrasi.

"Disebabkan adanya peraturan baru bahwa pelayanan pemeriksaan kalibrasi dinon-tarifkan," kata Siddiq.

Namun demikian, Siddiq menyatakan BPSMB Provinsi Kalsel berupaya mencari inovasi dan pengembangan untuk meningkatkan realisasi pendapatan pada tahun mendatang.

Ia menuturkan BPSMB Provinsi Kalsel memiliki dua pelayanan unggulan, yakni pelayanan pengujian dan pelayanan kalibrasi yang sebelumnya dikenakan tarif retribusi.

"Jadi untuk pelayanan yang masih kena tarif hanya pelayanan pengujian, sedangkan pelayanan kalibrasi dinon-tarifkan, padahal pelayanan kalibrasi sangat membantu pemasukan PAD," ungkap Siddiq.

Baca juga: Disdag Tapin gelar Pasar Ramadhan dongkrak ekonomi pedagang kuliner