Polda Kalsel-LSV gelar diskusi untuk pilkada aman dan nyaman

Banjarmasin (ANTARA) - Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama Lembaga Study Vinus (LSV) Kalsel menggelar kegiatan diskusi panel bersama organisasi kemasyarakatan dan pemuda (OKP), lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan masyarakat guna menciptakan pemilihan kepala daerah (pilkada) di provinsi setempat yang aman dan nyaman.

"Diskusi ini bertujuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang aman dan nyaman di Kalsel," kata Kasubdit Politik Direktorat Intelkam Polda Kalsel AKBP Soetrijono di Banjarmasin, Jumat.

Polda Kalsel, kata dia, siap mengawal dan mengamankan pesta demokrasi Pilkada Serentak 2024 dan mengajak seluruh elemen masyarakat terlebih khusus generasi milenial agar dapat menjadi pelopor demokrasi.

Soetrijono mengatakan usai diskusi tersebut generasi milenial dapat menjadi pelopor demokrasi di Kalsel guna terpilihnya kepala daerah yang berkualitas dan dapat meneruskan pembangunan daerah demi terwujudkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Selain itu, kata dia, juga agar masyarakat suka cita dalam menyambut pilkada dan tidak perlu saling melempar ujaran kebencian, menyebarkan hoaks atau berita bohong dan memprovokasi ataupun terprovokasi.

"Mari dalam pelaksanaan pilkada yang berlangsung pada 27 November 2024 nanti kita utamakan kerukunan, persatuan dan kesatuan jadi pesta demokrasi ini sebaik mungkin dan berjalan lancar dan aman," ucapnya.

Sementara itu, Ketua LS Vinus Kalsel M Arifin mengatakan diskusi panel ini mengangkat tema "Strategi Kolaboratif antara Pemerintah, Penyelenggara Pemilu, dan Masyarakat untuk Menjaga Kamtibmas"..

Bukan itu saja, kata dia, diskusi panel ini juga untuk penguatan upaya mencegah politik uang, kampanye hitam, politisasi agama dan antihoaks.

Arifin menjelaskan LS Vinus merupakan kumpulan mahasiswa yg tergabung dalam lembaga pemantau pemilu yg sudah terakreditasi dan terstruktur dari tingkat pusat hingga ke provinsi dan kabupaten/kota.

"Pentingnya peran serta masyarakat dalam mewujudkan pilkada yang aman dan nyaman di Kalsel. Pilkada bukan sekadar untuk memilih pemimpin, namun sebuah proses demokrasi untuk menguji komitmen, keadilan, kejujuran dan keterbukaan," ujarnya.

Selain itu, ucapnya, peran pemerintah sebagai pengendali kebijakan publik untuk menciptakan kamtibmas, dan penyelenggara pemilu bertanggung jawab penuh untuk menjamin transparansi demokrasi pemilu.

"Semua elemen masyarakat harus menolak segala bentuk kecurangan politik seperti money politics, kampanye hitam, politisasi agama dan penyebaran hoaks," tegasnya.

Baca juga: Kapolda Kalsel tingkatkan kesiapsiagaan jelang penetapan calon

Sementara itu, materi diskusi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut yakni tahapan Pilkada 2024 yang sedang berjalan dan peta pasangan calon (paslon) yang telah mendaftar sebagai bakal paslon kepala daerah.

Selanjutnya, peran milenial sangat penting dalam Pilkada 2024, karena jumlah pemilih milenial sebanyak 50 persen dari jumlah dalam daftar pemilih tetap (DPT), sehingga akan menjadi target oleh paslon untuk merebut dukungan mereka.

Materi berikutnya, jterkait fungsi Bawaslu dalam mengawasi pelaksanaan Pilkada 2024 yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat, pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu. Politik yang dikendalikan oleh oligarki dan demokrasi transaksional yang bisa diperjualbelikan dengan uang, serta kerawanan money politics, politisasi agama, kampanye hitam dan penyebaran hoaks dalam Pilkada 2024.

Arifin mengatakan masukan dari peserta diskusi, di antaranya rekrutmen KPPS saat ini perlu dievaluasi karena didominasi oleh peserta lanjut usia (lansia) yg kurang profesional dan tidak berkompeten.

Dia juga meminta KPU dan Bawaslu mengadakan forum debat di kampus dengan para calon yang akan maju pilkada untuk mengetahui visi misi dan program calon.

Selain itu, dia meminta Bawaslu agar benar-benar membuat langkah antisipatif untuk mencegah terjadinya kecurangan Pilkada 2024.

Kegiatan diskusi panel yang berlangsung Jumat pagi mulai pukul 09.30-11.30 WITA itu dilanjutkan dengan ikrar deklarasi dari peserta diskusi terkait menolak politik uang, menolak penyebaran kampanye hitam, menolak politisasi agama, anti hoaks dan siap mensukseskan Pilkada Serentak Kalsel 2024.

Baca juga: 50 balon kepala daerah selesai periksa kesehatan di RSUD Ulin