Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan selain mengerahkan ratusan anggota polisi juga menyertakan dua ekor anjing pelacak dalam mengawal DPRD provinsi setempat dari aksi demonstrasi mahasiswa bersama lembaga swadaya masyarakat di Banjarmasin, Kamis.
Kedatangan demonstran ke "Rumah Banjar" Gedung DPRD Kalsel untuk menyampaikan tuntutan yang juga merupakan aspirasi masyarakat di provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota tersebut.
Tuntutan demonstran tersebut antara lain meminta pencabutan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2016, menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi dan tarif lisrik bagi pengguna 900 VA.
Selain itu, meminta pemerintah Indonesia agar menindak tegas tenaga kerja asing (TKA) ilegal jika terdapat di Kalsel yang kini berpenduduk mencapai empat juta jiwa.
Namun oleh karena hanya tiga anggota DPRD Kalsel yang menemui demonstran itu, mereka pun mempertanyakan wakil-wakil rakyat tingkat provinsi tersebut yang berjumlah 55 orang tersebut.
Oleh karena tidak percaya dengan keterangan bahwa anggota DPRD Kalsel sedang kunjungan kerja (kunker) ke luar daerah, para demonstran melalui masing-masing perwakilan mereka mengecek semua ruangan kerja di Rumah Banjar itu.
Pengecekan itu tidak seorang pun menemukan anggota DPRD Kalsel, karena wakil-wakil rakyat tersebut kunker ke luar daerah, 12 - 14 Januari 2017, kecuali tiga orang yang menerima demonstran masing-masing H Puar Junaidi dari Partai Golkar yang menunggu surat keputusan sebagai pengganti antarwaktu ketua lembaga legislatif tersebut.
Selain itu, Ketua Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalsel Suwardi Sarlan, serta Sekretaris Fraksi Partai Demokrat lembaga legislatif tersebut Zulfa Asma Vikra.
Ketika menemui demonstran tersebut, anggota Komisi IV bidang kesra DPRD Kalsel H Puar Junaidi dari Partai Golkar menyatakan, dirinya baik secara pribadi maupun kelembagaan dewan turut bertanggung jawab atas aspirasi masyarakat.
Pernyataan senada dari Ketua Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalsel Suwardi Sarlan seraya menambahkan siap menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang demonstran sampaikan.
Sementara Zulfa yang anggota Komisi I bidang hukum dan pemerintahan DPRD Kalsel menganggap positif isi tuntutan demonstran dan menjadi keniscayaan untuk mendapatkan perhatian pemerintah.
Demonstran itu antara lain berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).
Selain itu, berasal dari organisasi intra universitas, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menerapkan kebijakan yang sesuai kebutuhan dan pro masyarakat.
Dalam pengawalan keamanan DPRD Kalsel saat demonstrasi tersebut Polda setempat mendapat tambahan personel dari Kepolisian Resort Kota Banjarmasin beserta jajarannya, antara lain menurunkan pasukan huru-hara.
Aksi demonstrasi yang berlangsung mulai pukul 11.00 wita sampai 13.30 Wita di bawah panas terik matahari itu tidak menimbulkan anarkhir, kendati sempat terjadi bersitegang untuk menyamakan persepsi boleh atau tidaknya menyisir ruangan DPRD Kalsel.
