Martapura (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banjar Provinsi Kalimantan Selatan mengintervensi gerakan serentak untuk menurunkan angka gangguan pertumbuhan pada anak atau tengkes (stunting).
Wakil Bupati Banjar Said Idrus Al Habsyi di Martapura, Kabupaten Banjar, Rabu, menyatakan Pemkab Banjar siap menurunkan angka gagal tumbuh pada anak tersebut.
Baca juga: Kepala BKKBN RI luncurkan Kampung KB di Kabupaten Banjar
"Kami memimpin langsung rapat koordinasi sebagai persiapan untuk meluncurkan intervensi serentak pencegahan stunting yang sudah dijadwalkan pelaksanaannya pada 10 Juni 2024," ujar wabup.
Said yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Banjar menuturkan persiapan intervensi perlu dilakukan untuk menghadapi segala sesuatu agar penurunan stunting sesuai harapan.
Said menekankan langkah pencegahan stunting sangat penting dilakukan melalui intervensi spesifik, sensitif dan kolaborasi untuk memastikan cakupan layanan pengukuran lebih luas, deteksi dini masalah gizi dan kesehatan serta intervensi yang tepat sasaran.
"Hal tersebut sesuai arahan Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin tentang pengukuran dan intervensi serentak pencegahan stunting agar menjadi gerakan bersama berkelanjutan untuk menurunkan kasus," ucap dia.
Ditekankan Said, intervensi serentak pencegahan stunting memerlukan kerja sama dan kolaborasi semua unsur termasuk masyarakat untuk menanggulangi masalah itu secara efektif.
Baca juga: Bupati minta program P2L tingkatkan gizi keluarga cegah stunting
"Melalui rakor yang diikuti sejumlah pimpinan SKPD di lingkup Pemkab Banjar dan pihak terkait lainnya bisa dirumuskan rencana aksi bersama yang dilakukan baik dari intervensi sensitif, spesifik dan kolaboratif," sebutnya.
Kepala Dinkes Kabupaten Banjar Yasna Khairina didampingi Kepala Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar Dian Marliana mengatakan intervensi serentak pencegahan stunting diluncurkan pada 10 Juni 2024 di salah satu posyandu Kecamatan Kertak Hanyar.
"Intervensi dilakukan dengan cara mengukur atau menimbang anak dengan cakupan 100 persen dan melalui intervensi serentak tersebut diharapkan pengukuran tepat sasaran dan menyeluruh," ucapnya.
Berdasarkan data, Yasna menuturkan sebanyak 573 posyandu sudah memiliki antropometri (alat ukur) untuk memantau berat badan, panjang badan dan status gizi balita, namun 11 posyandu tambahan masih belum memiliki peralatan.
"Solusinya nanti alat dari posyandu yang berdekatan bisa dipinjamkan atau meminjam alat di puskesmas yang berdekatan dengan posyandu sehingga upaya bersama dalam penurunan stunting dapat segera terwujud," katanya.
Baca juga: Ketua PKK Banjar evaluasi Tim Percepatan Penurunan Stunting
