Masyarakat Pulaulaut Timur Harapkan Pabrik Sawit

"Karena belum ada pabrik yang menampung TBS hasil panen petani lokal, maka petani terpaksa menjual TBS nya ke pabrik yang ada di daratan Kalimantan," kata Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah di Kotabaru, Selasa.

Dikatakan, masyarakat di Pulaulat Timur sebagian besar adalah petani dan pekebun, salah staunya komoditas kelapa sawit.

"Kemampuan yang terbatas bagi para petani dengan 1-2 hektar kebun sawit yang dimiliki, mereka merasa diberatkan dengan biaya angkut melalui penyeberangan ferry jika menjual hasil panen," kata Alfisah.

Melalui forum silaturahim yang digelar dalam rangka reses tersebut, dia mengaku mendapat banyak usulan masyarakat agar pemerintah daerah bila perlu melibatkan pihak ketiga atau swasta untuk mendirikan pabrik di kawasan tersebut.

Pasalnya, dengan sistem penjualan hasil panen sawit yang saat ini berlangsung, harus menyeberang ke pabrik yang ada di Tanah Bumbu dan Kotabaru tapi di daratan Kalimantan seperti Serongga atau Sungai Kupang, sehingga menimbulkan biaya tinggi.

Menurut Alfisah, apa yang diinginkan masyarakat itu merupakan hak dasar sebagai warga negara, sehingga pemerintah baik daerah hingga pusat harus mengakomodir dan memperhatikannya.

Jika memang kemampuan keuangan daerah yang belum memungkinkan, politisi Partai Nasdem ini menyebut pemerintah daerah tetap bisa berbuat, baik dalam bentuk kebijakan atau juga melibatkan perusahaan yang beroperasi di daerah ini.

"Apalagi, menyangkut tuntutan masyarakat tersebut merupakan bagian dari sektor yang memang menjadi fokus program daerah sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi bupati," terangnya seraya menyebut hal tersebut menjadi sinergis atas program kerja pemerintah kabupaten.

Pada bagian lain, Alfisah juga mengungkapkan, adanya usulan sebagian warga yang berprofesi petani nelayan, salah staunya pembudidaya perikanan tambak di sejumlah daerah seperti Tanjung Harapan.

Mereka mengharapkan dibangunnya fasilitas dan peningkatan jalan yang bisa menghubungkan tempat usaha, pemukiman tempat tinggal mereka dan bisa membuka koneksi dengan daerah lain, agar bisa menjual hasil penen.

"Atas usulan dan aspirasi masyarakat yang mengemuka dalam reses kali ini, akan kami bawa ke dalam forum bersama eksekutif dan pihak terkait, agar nantinya dapat dimasukan dalam program pembangunan oleh pemerintah," terang Alfisah.