Kandangan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) berencana memberikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi para pedagang sayur dan "bentor" guna menekan inflasi.
Penjabat (Pj) Bupati HSS Hermansyah di Kandangan, Rabu, mengatakan para pedagang sayur keliling dan para bentor yang akan diberikan subsidi BBM, namun saat ini masih dilakukan pendataan.
"Mereka ini termasuk yang membantu menangani inflasi juga, karena semakin murah angkutan jadi akan berdampak positif, harga juga bisa ditekan," kata Hermansyah.
Hal ini disampaikan Hermansyah usai mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalian inflasi bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI) melalui daring.
Baca juga: Ketua DPRD HSS puji ketersediaan Drive Thru di Kampung Ramadhan
Hermansyah menuturkan sempat rapat bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) HSS membahas upaya dan inovasi untuk menyelaraskan persoalan telah disampaikan pada rakor tersebut.
Selain itu, mencari langkah penerapan penanganan yang efektif agar bisa disesuaikan dengan kondisi di daerah untuk mengendalikan inflasi.
"Alhamdulillah kita masih cukup stabil inflasi di Kabupaten HSS, masih tertangani dan masih cukup rendah," ujarnya.
Menurut dia, hal tersebut merupakan kerja keras bersama semua pihak terutama kinerja TPID Kabupaten HSS selama ini.
Kabupaten HSS mempunyai aplikasi "Si Hapok HSS", maka setiap hari dapat melakukan pemantauan harian, terhadap kenaikan harga itu.
"Sehingga ini yang memudahkan kita, karena setiap hari kita bisa memantau, baik itu pagi maupun sore hari," tutur Hermansyah.
Hermansyah menuturkan melakukan intervensi pasar lebih mudah, seperti harga tinggi untuk minyak curah di Kabupaten HSS.
Baca juga: Pj Bupati HSS Shalat Dzuhur berjamaah semarakkan bulan suci Ramadhan
Guna mengantisipasi hal itu menggelar kegiatan pasar murah pada pekan ini terutama untuk minyak curah.
Hadir pada rakor tersebut, antara lain Sekretaris Daerah HSS M Noor bersama TPID HSS, dan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) HSS Agung Setiawan Prasetya.
Rakor dipimpin Inspektur Jenderal Kemendagri RI Tomsi Tohir Balaw, diikuti jajaran Menteri Kabinet RI, kepala instansi vertikal serta gubernur, bupati, wali kota se-Indonesia.
Tujuan rakor untuk membahas langkah konkret untuk upaya mengantisipasi dan mengendalikan inflasi di daerah pada 2024.
