Kandangan (ANTARA) - Wakil Bupati (Wabup) Hulu Sungai Selatan (HSS) Kalimantan Selatan (Kalsel) H Suriani mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) pengendalilan inflasi daerah secara daring.
Kegiatan ini dilaksanakan secara nasional oleh Kementerian Dalam Negeri RI, dan diikuti oleh seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) seluruh Indonesia.
"Fokus utama rakor kita ini dalam rangka memastikan ketersediaan kebutuhan bahan pokok, dan langkah yang diambil oleh TPID menghadapi bulan Ramadhan tahun 2025," kata Sekjen Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, mengutip pers rilis Diskominfo HSS, Senin.
Dijelaskan dia, pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok.
Hal ini bisa dilakukan dengan tetap menjaga agar inflasi tetap terkendali, agar daya beli masyarakat tidak terganggu.
Baca juga: Serah terima jabatan Bupati dan Wabup HSS direncanakan 5 Maret
Adapun, Kabupaten HSS termasuk dalam kategori daerah yang inflasi masih terkendali, meski demikian untuk memastikannya, maka besok Rabu (25/2) akan dilakukan operasi pasar di Pasar Terpadu (Pasar Subuh) Kandangan dan Pasar Nagara.
Dalam kesempatan rakor tersebut, Wabup pun mendengarkan laporan dari anggota TPID terkait program dan langkah yang telah diimplementasikan di HSS untuk mengendalikan inflasi di daerah.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan HSS H. Mawardi, menyampaikan penyelenggaraan pasar murah akan diadakan di sekitar 80 titik lokasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten HSS.
"Selain itu, kita dari Dinas Perdagangan HSS telah menyiapkan subsidi sebesar Rp.75 juta untuk membantu menstabilkan harga bahan pokok," ungkapnya.
Baca juga: Presiden Prabowo lantik Bupati HSS Syafrudin Noor dan Wabup Suriani
Wabup HSS mengimbau, agar seluruh tim dapat bekerja secara sinergis untuk menekan inflasi di Kabupaten HSS, serta berharap agar angka inflasi di HSS dapat berada di bawah angka rata-rata inflasi nasional.
Lebih lanjut, wabup meminta agar Dinas Pertanian melakukan pengawasan terhadap asosiasi penggilingan padi, mengingat beras menjadi salah satu komoditas penyebab inflasi.
"Pengawasan ini diharapkan dapat mencegah beras yang diproduksi di HSS, akan malah dibawa habis keluar daerah," ujarnya.
Turut mendampingi Wabup mengikuti rakor Nasional, Sekretaris Daerah H. M. Noor, para asisten dan beberapa kepala OPD terkait serta Kabag Ekobang dan pejabat terkait lainnya.
