Tanjung (ANTARA) - Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan telah merealisasikan dana transfer ke daerah (TKD) ke tiga kabupaten sebesar Rp1,02 triliun atau 16,25 persen.
Kepala KPPN Tanjung, Sigid Mulyadi mengatakan dana TKD yang telah disalurkan mencakup dana bagi hasil Rp678,02 miliar (16,82 persen), dana alokasi umum Rp191,24 miliar (13,96 persen), DAK non fisik
Rp40,46 miliar (11,61 persen) dan dana desa Rp112,57 miliar (30,87 persen).
Baca juga: KPPN Tanjung salurkan dana desa tahap pertama
"Dana transfer ke daerah yang kita salurkan mencakup Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU dengan total Rp1,02 triliun atau 16,25 persen," jelas Sigid di Tabalong, Rabu.
Sigid menyebutkan tahun 2024, KPPN Tanjung mengelola belanja Negara dengan pagu alokasi Rp6,94 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat dengan pagu Rp654,44 miliar dan transfer ke daerah Rp6,29 triliun.
Hingga tanggal 20 Februari 2024 realisasi belanja pemerintah pusat sebesar Rp107,67 miliar (16,45 persen), terdiri dari belanja pegawai sebesar Rp46,16 miliar (11,43 persen), belanja barang Rp56,51 miliar (25,60 persen) dan belanja modal Rp5,01 miliar (16,85 persen).
"Dalam lima tahun terakhir, realisasi penyaluran DAK Fisik, dana desa dan realisasi belanja pemerintah pusat tahun 2023 oleh KKPN Tanjung merupakan yang tertinggi," tambahnya.
KPPN Tanjung pun terus berkomitmen memberikan layanan prima kepada stakeholders melalui pembangunan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dengan dukungan kuat seluruh pegawainya untuk bisa meraih gelar WBBM.
Baca juga: KPPN Barabai sampaikan realisasi belanja semester I Tahun 2023
Tercatat pada tahun 2020, KPPN Tanjung meraih predikat WBK dan untuk melengkapi capaian tersebut, tahun ini, KPPN Tanjung diusulkan mengikuti penilaian WBBM.
Sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam menyalurkan APBN, KPPN Tanjung terus mendorong kinerja pelaksanaan anggaran di wilayah kerjanya mencakup Kabupaten Tabalong, Balangan, dan HSU.
"Daam pembangunan WBBM kami terus mendorong agar anggaran untuk Satker dan Pemda dapat secepatnya diserap dan segera memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi dan masyarakat,” ungkap Sigid.
