Jakarta, (Antaranews Kalsel) - Pengelolaan keuangan
negara bukan terletak pada masalah teknis akuntansi semata, namun juga
masalah nilai-nilai utama yang harus kita pegang dalam keseharian kita
sebagai penyelenggara negara. Esensi dari transparansi dan akuntabilitas
keuangan negara adalah pertanggungjawaban moral dan konstitusional
terhadap rakyat dalam menggunakan uang milik rakyat.
Demikian
disampaikan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara,
Selasa 20 September 2016.
Wakil Bupati Tanah Bumbu, H Sudian
Noor juga turut hadir dalam acara tersebut. Rakernas dilanjutkan di
Gedung Dhanapala, Jakarta, yang dibuka Menteri Keuangan, Sri Mulyani
Indrawati dan dihadiri oleh sejumlah menteri, ratusan gubernur, bupati,
dan walikota se-Indonesia.
Sebelumnya Presiden juga
menambahkan, bahwa setiap penggunaan rupiah uang rakyat harus dipastikan
sepenuhnya untuk kepentingan rakyat dan benar-benar dirasakan
manfaatnya langsung oleh rakyat.
APBN dan APBD juga harus lebih
difokuskan pada belanja-belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat,
baik berupa pembangunan infrastruktur, pengentasan kemiskinan, dan lain
sebagainya.
"Oleh sebab itu saya ingin menegaskan komitmen
pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara efektif, transparan,
akuntabel, dan berorientasi pada hasil. Bukan berorientasi pada
prosedur. Prosedurnya mengikuti iya, tapi orientasinya tetap hasil,"
imbuh Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden meminta
seluruh pihak untuk mawas diri. Dalam membuat laporan pertanggungjawaban
misalnya, Presiden mempertanyakan apakah yang selama ini sudah sering
dan terbiasa dilakukan itu benar adanya. Karena,selama ini Presiden
melihat bahwa sekarang ini jajaran pemerintah lebih tersita waktunya
hanya untuk membuat laporan pertanggungjawaban saja.
"Saya
melihat hampir 60 sampai 70 persen birokrasi kita ini setiap hari
mengurusnya SPJ (Surat Pertanggungjawaban). Maaf kalau orientasi kita ke
situ menurut saya keliru," tegasnya.
Presiden mencontohkan apa
yang dilihatnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU).
Menurutnya, PU itu seharusnya lebih memfokuskan diri untuk turun
langsung ke lapangan memeriksa kerusakan jalan, irigasi yang rusak, dan
pemeriksaan infrastruktur penunjang lainnya.
"Coba lihat juga di
pertanian. Dulu kalau kita lihat setiap pagi ada PPL (pengawas pertanian
lapangan) di pematang sawah. Bercengkerama dengan petani, memberikan
bimbingan ke petani. Sekarang, lihat di dinas pertanian, lihat di
Kementerian Pertanian, semuanya duduk manis di meja di ruangan ber-AC
mengurus SPJ," kata Presiden menambahkan.
Untuk itu, Presiden meminta jajarannya agar tidak menghabiskan perhatiannya hanya untuk mengurus laporan pertanggungjawaban.
Presiden
mengajak semua pihak untuk berinovasi dalam pembuatan laporan yang
sederhana, berorientasi hasil, namun tetap mudah diperiksa dan
dipertanggungjawabkan.
"Yang menurut saya harus kita pikirkan
ialah bagaimana membuat laporan yang sederhana tapi berorientasi hasil.
Mudah diperiksa, mudah dikontrol, dan mudah diawasi. Bukan laporan yang
tebal-tebal. Mohon maaf, energi kita jangan habis di SPJ," terangnya.
Dalam
Rakernas yang bertajuk "Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur
dan Pengentasan Kemiskinan" tersebut diberikan pula penghargaan kepada
22 Kementerian Negara dan Lembaga, serta 15 pemerintah daerah yang mampu
memperoleh opini audit Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama lima tahun
berturut-turut.
Terhadap peraih penghargaan tersebut dan juga
seluruh kementerian dan lembaga maupun pemerintah daerah lainnya,
Presiden mengingatkan bahwa jajaran pemerintah jangan hanya berhenti
pada mengejar predikat opini WTP semata.
Sebab, opini WTP bukan merupakan jaminan bahwa tidak akan ada praktik penyalahgunaan keuangan negara.
"Justru,
dengan predikat WTP, kita harus bekerja keras lagi untuk membangun
budaya pengelolaan keuangan yang transparan dan lebih akuntabel,"
tambahnya.
Mengakhiri sambutannya, Presiden kembali berpesan agar
segera membangun sistem keuangan yang baik dengan memanfaatkan
teknologi informasi. Selain itu, debirokratisasi dan peningkatan
kompetensi sumber daya manusia juga diminta untuk mengiringi.
"Sekali
lagi, kita harus mulai membangun sistem yang baik dengan mengembangkan
digitalisasi dan debirokratisasi. Jangan lupa, kita juga harus membangun
manusianya dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya
manusia secara berkelanjutan," katanya.
Presiden: Pengelolaan Keuangan Negara Harus Berorientasi Pada Hasill
Rabu, 21 September 2016 19:40 WIB