DPRD Banjarmasin perjuangkan pemerataan pembangunan daerah Murung Raya

Anggota DPRD Kota Banjarmasin Hilyah Aulia saat gelar reses dengan masyarakat Kelurahan Murung Raya Banjarmasin Selatan, Minggu. (ANTARA/Sukarli)

Utamanya pemerataan pembangunan jalan lingkungan atau jalan gang,

Banjarmasin (ANTARA) - Ketua Komisi III DPRD Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan Hilyah Aulia menyampaikan, pihaknya akan memperjuangkan pemerataan pembangunan di daerah Kelurahan Murung Raya di Banjarmasin Selatan.

"Utamanya pemerataan pembangunan jalan lingkungan atau jalan gang yang ternyata masih banyak belum tersentuh," ujarnya saat melakukan reses dengan warga Jalan Kelayan A II RT 26 Kelurahan Murung Raya, Banjarmasin Selatan, Minggu.

Disampaikan dia, bahwa pembangunan infrastruktur jalan lingkungan menjadi tanggung jawab pemerintah kota untuk masyarakat, sehingga harus dilakukan terus hingga merata dirasakan.

"Jangan sampai ada daerah sekecil apapun yang tertinggal dalam pembangunan kota ini, semua harus merasakan," tutur Hilyah.

Dia menyampaikan, daerah Murung Raya merupakan daerah dataran rendah, hingga infrastruktur jalan di sana sering mengalami genangan air, baik saat hujan deras datang dan terjadi air pasang.

"Jalan yang ada di sana juga harus ditinggikan, sebab sering tergenang," papar Hilyah.

Dia pun memastikan akan mengkoordinasikan ini dengan pihak pemerintah kota, apalagi komisinya bermitra dengan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang, sebagai instansi yang menangani masalah infrastruktur jalan dan jembatan.

"Karena tidak hanya jalan, tapi juga jembatan, utamanya jembatan titian yang banyak di daerah tersebut," paparnya.

Hilyah menyampaikan, bahwa pemukiman penduduk di daerah Murung Raya ini banyak berdekatan dengan sungai, hingga akses jalan menggunakan jalan titian atau jembatan hanya untuk pejalan kaki dan kendaraan roda dua.

Selain masalah itu, kata Hilyah, masalah lainnya yang disampaikan masyarakat dalam aspirasi yakni, terkait bantuan perbaikan rumah warga yang kurang mampu.

"Karena rumah warga itu berada di daerah bantaran sungai atau wilayah jalur hijau, dinyatakan tidak bisa dibantu perbaikan oleh pemerintah, padahal mereka tinggal sudah puluhan tahun di sana, ini juga harus dicarikan solusi," kata politisi PKB tersebut.