Ketua DPRD Banjarmasin sepakat pengurangan anggaran perjalanan dinas

Menurut dia di Banjarmasin, Minggu, arahan presiden sangat baik untuk memaksimalkan penggunaan anggaran yang lebih bermanfaat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Baca juga: DPRD Banjarmasin: Pemkot harus ganti pohon "korban" perbaikan drainase

"Kita harus dukung terkait semua itu," paparnya.

Untuk lembaganya pun, kata Rikval, tentunya juga akan menyesuaikan dengan kebutuhan, urgensi dan prioritas untuk melaksanakan perjalanan dinas sesuai yang diatur dalam undang-undang.

"Seperti perjalanan dinas untuk kepentingan pembuatan peraturan daerah," ucap dia.

Diakuinya, pertemuan daring bisa menjadi pilihan untuk mendapatkan informasi pendukung proses pembentukan Raperda, namun dirasakannya belum efektif.

Karena menerjemahkan aturan berbeda dengan implementasi di lapangan, sambungnya, maka perlu datang ke daerah yang ingin dijadikan sebagai tempat studi banding.

"Banyak informasi yang sangat berarti bagi dewan, terutama anggota yang baru," ujarnya.

"Dalam setahun memang harus kita anggarkan, tapi tentunya yang tidak perlu tidak akan kita laksanakan," ujarnya.

Baca juga: DPRD Banjarmasin: Aturan tata kelola arsip guna jaga dokumen sejarah

Dia memahami serta mendukung kebijakan pusat. Apalagi tujuan penghematan itu bagus.

Tetapi menurut dia hal itu bukan hanya ditujukan pada anggaran perjalanan dinas saja, juga harus pada anggaran lainnya.

Sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, H Edy Wibowo menyampaikan, untuk efesiensi anggaran 2025, Pemkot setuju dengan arahan Presiden untuk memangkas anggaran perjalanan dinas.

Menurut dia, anggaran perjalanan dinas di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemkot Banjarmasin pada 2025 akan lebih kecil dari tahun ini.

Dia pun menyampaikan, untuk perjalanan dinas DPRD Kota Banjarmasin pada tahun 2024 ini sebesar Rp32 miliar.