Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Jajaran Komisi III bidang pembangunan dan infrastruktur DPRD Kalimantan Selatan bertandang ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemenpupera) di Jakarta, Jumat guna membicarakan masalah pembangunan jalan di provinsi tersebut.
"Kita perlu membicarakan masalah pembangunan prasarana perhubungan berupa jalan dengan Kemenpupera," ujar Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) Dr H Bardiansyah MM sebelum bertolak ke Jakarta.
Pasalnya, lanjut Ketua Komisi III DPRD Kalsel tersebut kondisi jalan umum/jalan raya di provinsi ini baru kelas III atau hanya mampu menahan daya beban angkutan maksimal delapan ton tekanan gandar.
Sementara kendaraan atau angkutan yang melindas/melewati jalan raya/jalan umum di Kalsel belakangan dengan beban berat mencapai belasan, bahkan sampai 20 ton, sehingga bisa mempercepat kerusakan prasarana perhubungan itu.
Selain itu, lanjutnya menjawab Antara Kalsel, provinsi yang terdiri atas 13 kabupaten/kota ini memerlukan penambahan jaringan jalan sebagai jalan alternatif guna kelancaran perhubungan atau menghindari - minimal mengurangi kemacetan lalu lintas.
Sebagai contoh jalan antara Sungai Ulin Kota Banjarbaru - Matraman Kabupaten Banjar untuk arah Banjarmasin - daerah hulu sungai atau "Banua Anam" Kalsel masih menanti penyelesaian dan mengharapkan bantuan dari pemerintah pusat melalui Kemenpupera.
Begitu pula terhadap rencana membangun jalan tol (bebas hambatan) antara "kota idaman" Banjarbaru - Batulicin, ibu kota Kabupaten Tanah Bumbu (Tanbu), sepanjang 160 kilometer juga memerlukan perhatian bersama.
"Pokoknya dalam pertemuan dengan Kemenpupera, kita akan membicarakan masalah pembangunan infrastruktur atau yang berkaitan ke-PU-an," tutur politikus senior Partai Golkar tersebut.
Dalam berkonsultasi atau menemui Kemenpupera tersebut, Komisi III DPRD Kalsel juga disertai pejabat dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) provinsi setempat, demikian Bardiansyah.
