Banjarbaru (ANTARA) - Wali Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan Muhammad Aditya Mufti Ariffin mengatakan, pendapatan daerah yang diperoleh pemerintah kota pada tahun 2024 diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun.
"Pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp1,2 triliun berasal dari pendapatan asli daerah Rp329,3 miliar, pendapatan transfer Rp962,8 miliar, dan belanja daerah Rp1,38 triliun," ujarnya di Banjarbaru, Ahad.
Disebutkan Aditya, belanja daerah terdiri dari belanja operasi sebesar Rp1,08 triliun, belanja modal Rp297 miliar dan belanja tidak terduga yang anggarannya dialokasikan sebesar Rp5,2 miliar.
"Proyeksi pendapatan dan belanja daerah itu menyebabkan defisit sebesar Rp90,7 miliar yang akan ditutupi penerimaan pembiayaan Rp110,2 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp19,4," ungkapnya.
Menurut wali kota, pihaknya sudah menyampaikan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2024 pada rapat paripurna DPRD yang digelar, Sabtu (13/8) malam.
Aditya menuturkan, rapat paripurna itu juga menyepakati KUA PPAS 2024 yang kemudian ditandatangani bersama unsur pimpinan DPRD dan selanjutnya disiapkan dalam bentuk raperda APBD 2024.
"Kesepakatan KUA PPAS yang sudah ditandatangani ini akan diproses lebih lanjut hingga disampaikan wali kota kembali dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibahas bersama-sama," kata Aditya.
Sementara itu, rapat paripurna DPRD juga diisi agenda penyampaian raperda tentang perubahan APBD tahun 2023 yang akan dibahas bersama-sama Badan Anggaran DPRD dengan tim pemkot.
Diketahui, proyeksi perubahan APBD 2023 terdiri dari pendapatan sebesar Rp1,17 triliun dan terjadi penurunan sebesar Rp66,7 miliar dari rencana pendapatan sebelumnya sebesar Rp1,24 triliun.
Disebutkan, pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami penurunan Rp16,7 miliar dari target sebelumnya sebesar Rp308,5 miliar menjadi sebesar Rp291,8 miliar.
Kemudian, pendapatan transfer yang diterima Pemkot Banjarbaru dari pemerintah pusat mengalami penurunan sebesar Rp50 miliar dari target sebelumnya Rp932,8 miliar menjadi Rp882,4 miliar.
Selanjutnya, belanja direncanakan sebesar Rp1,49 triliun mengalami kenaikan Rp232,9 miliar dari yang ditargetkan sebesar Rp1,26 triliun terdiri dari belanja operasi, belanja modal dan belanja tidak terduga.
Sementara dari sisi pembiayaan, perubahan APBD 2023 mengalami defisit sebesar Rp325 miliar yang akan ditutupi dari Silpa sebesar Rp359,8 miliar dikurangi pengeluaran dan penyertaan modal Rp14,8 miliar.
