Kotabaru, (AntaranewsKalsel) - Pemerintahan H Sayed Jafar-Burhanudin menyelaraskan visi dengan program pembangunan Kabupaten Kotabaru 2016-2021 dengan fokus mewujudkan daerah yang berjuluk "Bumi Saijaan" sebagai pusat agrobisnis dan kepariwisataan, agar menjadi daerah yang mandiri, berdaulat dan sejahtera.
"Kita tidak bisa lagi mengandalkan hasil pertambangan, masalah hasil dari dalam perut bumi Kotabaru yang pernah menjadi andalan Kotabaru itu kini tinggal cerita, dan kita harus memutar haluan arah kebijakan pembangunan pada bidang pertanian dalam arti luas, dan pariwisata," kata Bupati Kotabaru H Sayed Jafar, menyambut puncak peringtatan hari jadi Kabupaten Kotabaru ke-66, 1 Juni.
Sayed Jafar dan Burhanudin yang dilantik 17 Februari 2016 menjadi Bupati dan wakil Bupati itu siap bekerja keras untuk mengalihkan fokus sumber pendapatan dari sektor pertambangan batu bara dan bijih besi ke sektor pertanian dalam arti luas, dan kepariwisataan.
Untuk mewujudkannya, duet pengusaha bahan bakar minyak dan transportasi laut dengan politikus itu, menyusun tujuh langkah strategi sebagai motor penggerak gerbong lokomotifnya yang dimuat dalam misinya.
Mengembangkan dan meningkatkan sektor-sektor produksi di bidang pertanian, perkebunan, kehutanan, peternakan, perikanan, dan kelautan untuk menunjang eko wisata dan agrobisnis serta mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan memaksimalkan potensi strategis yang ada di Kotabaru.
Mewujudkan struktur ekonomi yang berdaya saing dan pro kerakyatan dengan konsep pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
Dan mewujudkan pemenuhan infrastuktur dasar untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang layak dan sejahtera. Selanjutnya mewujudkan kemandirian masyarakat dengan pendekatan partisipatif dan gotong royong.
Dan mewujudkan masyarakat yang religius, sehat, cerdas, terampil. Mewujudkan perbaikan sistem subsidi, perlindungan sosial dan penanggulangan dalam pengentasan kemiskinan.
Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa melalui penyelenggaraan pemerintahan yang aspiratif, partisipatif yang transparan.
Sementara itu, penerimaan bagi hasil dari sektor pertambangan batu bara dan yang lainnya, sebagian besar atau sekitar 80 persen APBD Kotabaru diperoleh dari dana perimbangan dari pusat.
Oleh karenanya, menghadapi kelesuan sektor petambangan batu bara di mana hampir sebagian besar perusahaan "Emas Hitam" di Kotabaru tidak beraktivitas salah satunya disebabkan oleh harga komoditi dan dampak ekonomi dunia.
Maka pemerintahan Sayed Jafar-Burhanudin mengalihkannya ke sektor agrobisnis dan kepariwisataan yang belum digarap dengan serius oleh pemerintahan sebelumnya.
Untuk merealisasikan visi dan misinya, Sayed Jafar dan Burhanudin membagi program pembangunan dengan dua faes, fase pertama 100 hari kerja pasca dilantik, dan dilanjutkan hingga akhir jabatan.
Program 100 hari. Program 100 hari kerja Sayed Jafar-Burhanudin difokuskan pada tiga sektor, yakni, masalah air bersih, infrastruktur dan kesehatan.
"Insya Allah, kami akan fokus menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi hajat hidup orang banyak yang cukup mendesak, seperti masalah kekurangan air bersih, jalan rusak dan pelayanan kesehatan utamanya di rumah sakit," kata Bupati.
Untuk masalah air bersih, ada beberapa langkah strategis yang sudah ditetapkan untuk mengantisipasi masalah kekurangan air bersih di kalah musim kemarau di Kotabaru.
Bidang air bersih, pembangunan bendungan Gunung Tirawan yang akan menelan dana sedikitnya Rp35 miliar, belum termasuk ganti untung kebun masyarakat untuk lokasi bendungan.
Tim Appraisal atau penilai dan masyarakat pemilik lahan sepakat harga ganti rugi lahan yang akan digunakan untuk bendungan Tirawan Rp30.000 per meter.
Harga tersebut belum termasuk ganti tanam tumbuh yag besarnya berfariasi, tergantung jenis tanamannya. Tahap pertama luas lahan yang akan diganti rugi kurang dari lima hektare yang dimiliki oleh 18 warga Desa Tirawan, Kecamatan Pulaulaut Utara, Kotabaru.
Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kotabaru Nor Ipansyah mengemukakan, pembangunan Bendungan Tirawan akan menelan dana sekitar Rp35 miliar yang bersumber dari dana APBN.
Apabila Bendungan Tirawan tersebut sudah difungsikan, diharapkan mampu menampung air bersih sekitar 175 ribu meter kubik, seperti kapasitas Waduk Gunung Ulin, yang mampu untuk mengantisipasi kekurangan air bersih kepada pelangganya selama 3-4 bulan pada musim kemarau.
Kedepan, pemerintah daerah tinggal menyiapkan sarana yang lainnya, seperti Water Treatmen Plan (WTP) atau pengolahan air bersih dengan kapasitas 50 liter per detik.
Kedua, Sayed Jafar juga membuat kebijakan khusus untuk membuat sumur bor untuk membantu mengantisipasi kekurangan air bersih bagi maysrakat yang tidak terjangkau oleh distribusi PDAM.
"Alhamdulillah, kami sudah melakukan pengeboran di beberapa titik dan airnya cukup bagus dan bisa langsung diminum seperti air mineral botolan/kemasan yang dijual dan beredar di masyarakat," jelas Bupati. Sayed Jafar enggan menyebutkan lokasi titik sumur bor, guna mengantisipasi melonjaknya harga lahan ganti untung.
Selain itu, Pemkab Kotabaru melalui PDAM juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas air bersih bendungan Gunung Ulin dan sumber air bersih yang lainnya, untuk didistribusikan kepada pelangganya.
Infrastruktur. Menurut Sayed Jafar, salah satu faktor untuk mewujudkan tekadnya dapat mensejahterakan masyarakat Kotabaru, pemerintahanya harus memperbaiki dan meningkatkan kualitas jalan agar distribusi barang dan jasa lancar.
Untuk kelancaran distribusi dan mengantisipasi kemacetan di daerah perkotaan, pemerintahan H Sayed Jafar-Burhanudin memprogramkan pelebaran ruas jalan negara mulai Ibukota Kabupaten Kotabaru di Semayap-Tanjung Serdang sepanjang 40 kilometer mulai 2017.
Bupati akan menginventarisir kepemilihan lahan yang masuk dalam rencana pelebaran jalan, terutama mengenai masalah Nilai Objek Pajak (NJOP).
"Saya meminta lurah, kepala desa dan camat melakukan sosialisasi kepada warga terkait rencana pelebaran ruas jalan tersebut, terutama menyangkut bukti kepemilikannya," ujarnya.
Tahap awal, pemerintah daerah menargetkan perluasan ruas jalan dimulai dari pusat kota Semayap hingga Jalan Hasan Basri (depan Kantor KPU).
Selain memperlebar ruas jalan, Bupati yang juga pengusaha transportasi laut dan BBM itu mengemukakan, ada beberapa program strategis dalam pembangunan infrastruktur di Kotabaru baik yang dibiayai oleh APBN, APBD Provinsi dan Kabupaten Kotabaru.
Bupati juga mengemukakan akan mengawal pembangunan dan perbaikan jalan di Kotabaru yang menggunakan APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten Kotabaru.
"Kami bersama Bina Marga turun ke lapangan, untuk melihat langsung dan mengawasi pekerjaan yang dilakukan rekan kontraktor untuk mendapatkan kualitas yang baik," kata dia.
Ia juga mengaku, tengah menyiapkan perbaikan jalan yang menjadi hajat hidup orang banyak, seperti jalan provinsi (Jalan Stagen-Pelindo dan Tarjun-Serongga), serta pelebaran jalan Hilir di Pulaulaut Utara menjadi dua jalur.
Kelanjutan perbaikan Jalan Tanjung Serdang-Lontar sepanjang 75 kilometer, pelebaran ruas Jalan pal 1 Semayap-Tanjung Serdang menjadi dua jalur yang akan dimintakan dananya ke pemerintah provinsi.
Sayed Jafar menambahkan, jalan lingkar Pulaulaut sepanjang 270 kilometer kini juiga statusnya sudah beruba menjadi Jalan Nasional, diharapkan dengan perubahan status dari jalan daerah menjadi jalan nasional dapat mempercepat kualitas hasil pembangunan dan perbaikannya.
"Kita tidak bisa mengandalkan APBD kita untuk membiayai pembangunan dan perbaikan jalan lingkar, karena masih ada pembangunan dalam skala prioritas yang mendesak untuk dipenuhi," imbuhnya.
Oleh karenanya, sebagian jalan daerah kita serahkan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat atau pemerintah provinsi.
Bahkan untuk titik-titik tertentu, kita juga melakukan perbaikan jalan atau perawatan jalan dengan memanfaatkan armada milik sendiri dan hanya memenuhi BBM armada saja, demi menghemat biaya dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Selain melakukan perbaikan transportasi di darat, Sayed Jafar dan Burhanudin juga bertekad untuk membangun tol lau.
Tol Laut Sayed Jafar dengan Burhanudin mulai membangun "Tol Laut" sebagi bentuk dukungan Pemkab Kotabaru, Kalimantan Selatan, terhadap program yang dicanangkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi).
"Tol Laut kita mulai dengan membuka pelayaran kapal feri antarpulau," kata Bupati.
Dikatakan, tahap awal pemerintahan Sayed Jafar-Burhanudin bekerja sama dengan pihak swasta PT Pelayaran Benua Raya Khatulistiwa dengan membuka pelayaran Pulaulaut Timur dengan Pulau Sebuku.
Tahap selanjutnya, perusahan pelayaran juga berencana membuka pelayaran Pulaulaut Barat dengan Pulau Sembilan, dan disusul dengan pelayaran di pulau-pulau lainya di wilayah selatan dan utara Kotabaru.
Sayed Jafar yang juga pengusaha BBM dan transportasi itu berharap, dengan terbukanya pelayaran antarpulau arus transportasi penumpang, dan distribusi barang sembilan bahan pokok serta barang yang lainnya semakin lancar.
"Sehingga tidak ada lagi selisih harga yang semakin tinggi atau `disparitas`, hal itu akan meningkatkan daya beli masyarakat di kepulauan," paparnya.
Dalam kesempatan berbeda, Direktur PT Pelayaran Benua Raya Khatulistiwa, H Sayed Andi Makmur Al Idrus, mengungkapkan, dengan beroperasinya KMF Stagen, yang melayani pelayaran dari Pulaulaut-Pulau Sebuku dan sebaliknya itu bisa mendorong percepatan pemerataan pembangunan di Kotabaru.
"Selama ini, masyarakat di Pulau Sebuku sudah sangat memimpikan adanya kapal fery yang bisa melayani pelayaran Pulaulaut-Pulau Sebuku.
Dan Alhamdulillah, bertepatan dengan hari ulang tahun Bupati Kotabaru H Sayed Jafar Al Idrus yang ke-54 (17 Maret) pelayaran Pulaulaut-Pulau Sebuku dimulai," terang dia.
Dengan beroperasinya kapal fery penyeberangan Pulaulaut-Pulau Sebuku, juga diharapkan mampu mendorong laju pertumbuhan ekonomi di dua pulau.
Sementara itu, KMF Stagen yang dibuat pada 2005 memiliki kapasitas penumpang sekitar 300 orang, dengan penumpang kendaraan roda empat sekitar 24 unit dan ratusan kendaraan roda dua.
Dengan jarak antara Pulaulaut dengan Pulau Sebuku sekitar 8 mil itu, KMF Stagen yang memiliki kapasitas kecepatan sekitar 4 knot-8 knot memerlukan waktu tempuh sekitar dua jam pelayaran.
Untuk bongkar muat penumpang dan kendaraan, KMF Stagen akan menggunakan dermaga sandar Teluk Gosong, Pulaulaut, sementara di Pulau Sebuku menggunakan dermaga di areal perusahaan pertambangan bijih besi PT Sebuku Iron Lateritik Ores (SILO).
Kesehatan Bidang kesehatan, Sayed Jafar menargetkan akan mempercepat pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kotabaru di Stagen, sekitar delapan kilometer ke arah luar kota dari rumah sakit terdahulu.
"Saya berharap rumah sakit cepat kita pindahkan, walaupun belum tuntas," kata Bupati. Dia mengakui, pembangunan rumah sakit Stagen saat ini belum loengkap terutama untuk ruang rawat inap pasien, dan fasilitas yang lainnya.
Fokus pembangunan rumah sakit umum di Stagen yang dirancang akan menelan dana lebih Rp200 miliar itu, kini pembangunanya baru pada ruang perkantoran dan ruang rawat jalan.
"Oleh karenanya, saya berharap agar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi segera mempercepat untuk menuntaskan pembangunan rumah sakit agar pelayanan kesehatan bagi masyarakat bisa maksimal," tuturnya.
Bupati menjelaskan, kondisi rumah sakit umum daerah kelas C di Jalan Hasan Basri yang ada saat ini dinilai sudah tidak layak lagi, sehingga dibutuhkan rumah sakit yang representatif agar pelayanan kesehatan bisa lebih maksimal.
Sebelumnya, Kalangan Legislatif Kotabaru juga mendesak pemerintah daerah segera menuntaskan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah di Stagen, agar mulai 2016 dapat dioperasikan.
Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif menegaskan pengoperasian RSUD di Stagen sudah sangat mendesak, mengingat pelayanan kesehatan bagi masyarakat benar-benar dibutuhkan, karena rumah sakit yang ada di Jl Brigjen Hasan Basry sudah melebihi kapasitas atau overload.
"Pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan kebutuhan mendasar, tapi faktanya saat ini untuk bisa masuk dan opname ke rumah sakit di Kotabaru, harus booking atau pesan terlebih dulu, karena ternyata banyak yang sudah antri," katanya.
Kondisi seperti ini lanjut dia, sangat tidak baik untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, masalahnya jika ternyata pasien yang akan masuk dalam kategori mendesak atau darurat termasuk layanan intensif seperti intensive care unit (ICU) dan intensive cardiac care unit (ICCU) maka akan berakibat fatal.
Diakui Arif memang ada beberapa kelengkapan yang harus dipenuhi sebelum dioperasikan rumah sakit tersebut, salah satunya ketersediaan dokter spesialis atau dokter ahli, utamanya spesialis dasar di antaranya spesialis anak, spesialis bedah, dan spesialis kandungan.
Oleh sebab itu, mantan pengacara ini mendesak kepada instansi terkait khususnya Dinas Kesehatan Kotabaru melakukan langkah aktif dalam penyegeraan penyelesaian pembangunan rumah sakit di Stagen agar dapat segera dioperasikan.
Sehubungan dengan hal ini, legislatif akan siap mendukung melalui kewenangannya seperti penganggaran dan legislasi.
Selama demi kepentingan masyarakat, dewan akan selalu siap membantu bersama-sama eksekutif menuntaskan pembangunan rumah sakit tersebut.
Pada bagian lain, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kotabaru Denny Hendro sebagaimana diwartakan sebelumnya, legislatif siap mendukung pemerintah setempat dalam upaya meningkatkan klasifikasi rumah sakit dari tipe C menjadi tipe B.
"Bersamaan akan rampungnya proses pembangunan gedung rumah sakit di Stagen, kami berharap agar upaya pemerintah daerah menjadikan rumah sakit tipe B bisa terelaisir demi peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Bumi Saijaan," kata Denny.
Meski diakui, banyak hal yang harus dipenuhi ditaranya infrastruktur, perlengkapan medis atau sarana pendukung, ketersediaan sumber daya manusia (SDM) baik para medis hingga tenaga dokter spesialis yang hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum teratasi.
Keberadaan rumah sakit yang dapat memberikan layanan kesehatan secara lengkap berikut dokter spesialis yang cukup, sangat diidam-idamkan masyarakat Bumi Saijaan, mengingat posisi Kotabaru yang jauh dari koneksitas dengan daerah lain seperti Banjarmasin.
Oleh sebab itu lanjut Denny, dukungan kuat legislatif kepada pemerintah daerah yang kini telah berusaha menyiapkan fasilitas rumah sakit yang representatif tipe B yang kini dalam proses pembangunan dapat segera dituntaskan.
"Kami dari komisi III yang membidangi kesehatan dalam program kerjanya, siap memback-up eksekutif khususnya melalui dinas terkait termasuk manajemen rumah sakit akan lebih intens melakukan rapat kerja pada tahun 2016," ungkapnya.
Agro Industri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang kehutanan dan tanaman industri PT Inhutani mengembangkan usaha Agro Industri di Pulaulaut Barat, Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
"Rencananya Agro industri yang dikembangkan tiga macam, pertama industri pengolahan karet, industri kayu putih, dan industri mocaf atau tepung singkong," kata Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kotabaru H Zainal Atifin, dalam persiapan menyambuit Hari Jadi Kotabaru ke-66.
Tahap awal, lanjut Zainal, Inhutani yang sudah memiliki hak guna usaha di Kotabaru juga sudah memulai melakukan tanaman singkong Gajah seluas 70 hektare.
"Perusahaan menargetkan 2016 ini kembali memperluas areal tanamannya sekitar 100 hektare tanaman singkong yang menjadi bahan baku mocaf," terang dia.
Dalam usaha tanaman singkong tersebut, Inhutani menggunakan pola khusus, untuk tanaman di luar jenis kayu sengon dan areal bagian dalam tanaman singkong Gajah Untuk mengembangkan usaha agro industri tersebut, PT.Inhutani juga menyiapkan lahan minimal seluas 200 haktare di Desa Terangkai, Pulaulaut Barat.
Areal yang disiapkan PT. Inhutani jauh lebih luas dibandingkan dengan syarat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, bahwa suatu lokasi bisa ditetapkan sebagai agro industri minimal memiliki luas areal 50 hektare.
Menurut Zainal, Agro Industri di Pulaulaut Barat tersebut merupakan embrio atau cikal bakal dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mekar Putih. Diharapkan kawasan agro industri tersebut juga akan dipaduserasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
Dikatakan, agro industri diharapkan dapat memanfaatkan lahan yang dipersiapkan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dalam pengembangan ketahanan energi nasional Mekar Putih.
Kelautan Dan Perikanan Kotabaru yang memiliki luas laut sekitar 38.490 kilometer persegi dengan pantai sepanjang 825 kilometer bisa mengandalkan pendapatan dari sektor kelautan dan perikanan.
Sayed Jafar bertekad bisa membangun perusahaan ikan seperti PT Misaja Mitra yang lain di Kotabaru, apabila potensi kelautan dan perikanan yang ada dikelola dengan bersunggu-sungguh.
"Produksi udang lobster dan ikan yang lainnya hasil budidaya memiliki pasar yang cukup bagus, sehingga apabila komoditi ini dikembangkan bisa mejadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan daerah," katanya.
Selain hasil budidaya, produksi perikanan di Kotabaru dari hasil tangkapan di laut juga masih cukup bagus untuk dikelola dengan cara yang arif dan bijaksana.
Belum lagi potensi pesisir yang panjangnya mencapai 825 kilometer apabila dikelola dengan baik dan benar dengan memenuhi standar ramah lingkungan, juga bisa menghasilkan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memberikan pendapatan bagi daerah.
"Kita tengah menyusun program strategis untuk budidaya perikanan di Sarangtiung, dan daerah pesisir yang lainnya," tutur dia. Sayed Jafar optimistis, bahwa potensi kelautan dan perikanan di Kotabaru masih cukup bagus, apabila benar-benar dikelola dengan serius yang didukung dengan teknologi tepat guna.
Sebelumnya, Ketua DPRD Kotabaru Hj Alfisah mendukung program intensifikasi perikanan berupa budidaya udang vaname oleh pemerintah daerah setempat.
"Pencanangan program intensifikasi perikanan yakni budidaya udang vaname yang merupakan bagian dari program pemerintah daerah Kotabaru periode lalu harus didukung, mengingat besarnya prospek pendapatan bagi masyarakat khususnya nelayan," kata Alfisah.
Dijelaskannya, dari hasil studi banding di Kabupaten Barru Sulawesi Selatan pekan lalu, banyak informasi yang diperoleh tentang keberhasilan dalam budi daya udang vaname yang notabene menjadi komoditas ekspor.
Kondisi alam Kotabaru yang sebagian besar laut sehingga terdapat garis pantai yang luas, merupakan potensi besar dan sangat cocok dengan habitat udang vaname, sehingga diyakini budi daya varietas ini dapat dikembangkan.
Apalagi lanjut dia, dengan daya tahan yang kuat, udang vaname ternyata juga bisa dikembangkan di lahan-lahan sempit dengan sarana kolam buatan seperti terpal atau kolam semen.
Dicontohkan Alfisah, keterangan yang diperoleh di Kabupaten Barru, budi daya udang vaname di lahan seluas satu hektar dapat menghasilkan panen sekitar 153 ton dalam waktu tiga bulan dari masa tebar.
Artinya, potensi pendapatan masyarakat sangat tinggi apalagi komoditas ini sangat diperlukan pasar luar negeri atau eksport. Wakil Ketua DPRD Kotabaru M Arif usai menghadiri undangan Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, mengaku takjub terhadap program percontohan peningkatan budidaya udang vaname di daerah tersebut.
Udang vaname adalah udang yang berasal dari kawasan sub tropis, karena daya tahan udang ini yang cukup hebat, sehingga dapat dikembangkan di daerah tropis seperti Indonesia dengan teknik budidaya yang tepat.
"Dari panen perdana yang kami saksikan, hasil panen udang vaname dengan ukuran 1.000 meter persegi dapat menghasilkan 250 kg udang vaneme, dan uniknya budidaya ini tidak harus di tambak atau empang yang luas, tapi juga bisa dengan media sempit dan terbatas," kata M Arif.
Budidaya udang vaname sangat cocok jika dikembangkan di Kotabaru yang potensi alamnya khususnya berkaitan dengan kelautan sangat luas dan terbuka, baik yang mempunyai tambak di desa-desa maupun warga perkotaan yang pekarangannya sedikit, karena cukup dengan membuat penampungan dengan media plastik atau penampungan air lainnya.
Menurut Arif, mengkaji dari keberhasilan pemerintah daerah Kota Makassar terhadap program pengembangan budidaya udang vaname untuk rakyatnya, maka hal yang sama juga bisa dilakukan oleh Kabupaten Kotabaru.
Sehubungan dengan hal tersebut, politisi Partai PPP ini mendorong pemerintah kabupaten melalui dinas kelautan dan perikanan segera membuat komitmen dengan melibatkan tim peneliti dalam membuat perencanaan program intensifikasi ini.
"Tahap awal kami sarankan dinas yang bersangkutan untuk menjalin hubungan tim peneliti yang sudah bekerja sama dengan pemerintah Kota Makassar, selanjutnya membuat perencanaan program," ujarnya.
Sesuai kapasitasnya, legislatif sangat mendukung jika program intensifikasi perikanan ini digalakkan, terlebih jika kedepan bisa diaplikasikan bagi segenap masyarakat Kotabaru, sehingga dapat menopang perekonomian rakyat.
