KSOP Batulicin targetkan pendapatan bukan pajak tembus Rp104,2 Miliar lebih

Batulicin (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan, mentargetkan penghasilan dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) pada 2023 mencapai Rp104,2 Miliar lebih.

"Realisasi per 13 Maret 2023 mencapai Rp29,2 Miliar lebih atau sekitar 28,05 persen," kata Kepala KSOP Kelas III Kotabaru-Batulicin Samsuddin melalui Kasubag Tata Usaha Sutiyono, di Batulicin Senin.

PNPB tersebut dihasilkan dari PNBP fungsional terdiri dari penerimaan uang jasa kepelabuhanan (PUJK), jasa kenavigasian, jasa perkapalan, jasa konsesi dan jasa angkutan laut (JAL) dengan total pendapatan saai ini mencapai Rp29,2 Miliar lebih, sedangkan BNBP non fungsional mencapai Rp20.863.

Dia mengatakan, pendapat tersebut merupakan target yang diberikan dari Kemenhub RI mengingat frekuensi perkapal di Tanah Bumbu semakin tinggi.

"Saat ini, dalam satu bulan KSOP Kotabaru-Batulicin mengeluarkan izin berlayar kapal sebanyak 150 dokumen/hari," ujarnya.

Kementerian Perhubungan RI juga mendorong Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Kotabaru-Batulicin, naik status menjadi kelas II.

Kalau nanti statusnya sudah naik tidak menutup kemungkinan KSOP akan lebih sibuk lagi terkait pelaksanaan penyediaan, pengaturan, dan pengawasan penggunaan lahan daratan dan perairan pelabuhan.

Untuk mendukung status tersebut, pihak KSOP juga melakukan perubahan administrasi, kesiapan pelayanan dan mengoptimalkan SDM yang sudah ada untuk meningkatkan pelayanan.

Di sisi lain KSOP juga dibantu aplikasi "inafornet", untuk mempermudah para petugas saat bekerja.

Pihaknya juga bersinergi dengan pihak terkait dan pengguna jasa agar pelayanan pelayaran tetap maksimal.

"Sejauh ini ada lima KSOP di Indonesia yang bersiap untuk naik status, yakni KSOP Kotabaru-Batulicin dari kelas III menjadi kelas II,  Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Satui dari kelas III menjadi kelas II, KSOP Banjarmasin dari kelas II menjadi kelas I, dan KSOP Samarinda dari kelas II menjadi kelas I," jelasnya.