Banjarbaru (ANTARA) -
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan meminta Kamar Dagang Indonesia (Kadin) provinsi setempat turut membantu pengendalian inflasi yang angkanya masih 6,11 persen.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Roy Rizali Anwar di kantor Sekdaprov Kalsel di Kota Banjarbaru, Selasa, menyampaikan permintaan Pemprov itu saat pertemuan dengan pengurus Kadin Kalsel yang dipimpin Hj Shinta Laksmi Dewi.
Apalagi, ujar dia, Kadin Kalsel bakal melakukan temu bisnis dengan para pengusaha Jawa Tengah, di mana momen itu harus dimanfaatkan untuk kerjasama pemenuhan bahan pokok yang sedang mengalami inflasi di provinsi ini.
"Terkait temu bisnis dengan Jateng, bisa dikerjasamakan terkait beras, bawang merah tentunya dalam rangka pengedalian inflasi," ujarnya.
Karena berbagai bahan pokok, kata Roy, seperti komuditas beras, bawang merah hingga telur ayam harganya di Kalsel tetap tinggi, hingga memicu inflasi yang mencapai angka 6,11 persen sesuai data Badan Pusat Statistik pada Januari 2023.
Pemprov pun, ungkap Roy, melakukan berbagai penanganan dari operasi pasar murah hingga pemberian bantuan beras ke masyarakat tidak mampu untuk mengendalikan inflasi ini, hasilnya cukup terlihat inflasi di Kalsel mulai merangkak turun, dari 6,99 persen pada Desember 2022.
Roy berharap, kepengurusan Kadin yang baru akan semakin meningkatkan perekonomian Kalsel hingga inflasi bisa ditangani dengan cepat.
Roy juga menekankan, kepada Kadin untuk mendorong perekonomian Kalsel dengan hilirisasi industri.
"Jangan jual bahan baku, paling tidak barang setengah jadi, kita banyak potensi seperti sarang burung walet, daun gulinggang, dan yang lainya," kata Roy.
Sementara itu, Ketua Kadin Kalsel Hj Shinta Laksmi Dewi menyampaikan maksud kedatangan untuk bersilaturahmi dengan Pemprov Kalsel sekaligus memperkenalkan kepengurusan Kadin yang baru.
Selain itu, lanjut dia, audiensi ini juga dalam rangka memohon dukungan Pemprov Kalsel terkait keberadaan Kadin di banua.
Menurutnya, pelantikan pengurus Kadin akan dilaksanakan pada bulan Maret atau April 2023.
"Rencana pelantikan pengurus pada bulan Maret atau April, kami juga memohon dukungan agar ada MoU dengan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di Pemprov Kalsel, seperti bidang perdagangan, koperasi dan UKM, perizinan maupun lainya," ujarnya.
Ditambahkan dia, dalam waktu dekat ada akan dilaksanakan temu bisnis antara Kalsel dengan Jawa Tengah.
"Terkait permintaan Pemprov Kalsel agar Kadin ikut berperan menurunkan inflasi, pastinya kita setuju, kita bantu semaksimal mungkin," paparnya.
