Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan Bank Indonesia, serta seluruh pemangku kepentingan menggelar High Level Meeting (HLM) TPID di Surabaya, Jawa Timur, sebagai langkah strategis menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat Banua.
Baca juga: TPID Kalsel jaga inflasi 1,20 persen y-o-y pada Maret 2025
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan sekaligus Wakil Ketua TPID Kalsel Fadjar Majardi dikonfirmasi di Banjarmasin, Rabu, mengatakan unsur Forkopimda, bupati dan wali kota se-Kalsel, kepala SKPD, serta perwakilan instansi vertikal turut hadir pada pertemuan tersebut.
“Inflasi Kalsel pada September 2025 tercatat 2,91 persen (yoy), masih dalam kisaran sasaran 2,5 persen ± 1 persen. Namun, menjelang akhir tahun, potensi kenaikan harga pangan akibat meningkatnya permintaan masyarakat perlu diantisipasi bersama,” ujar Fadjar.
Menurut Fadjar, sejumlah komoditas seperti beras, bawang merah, cabai, dan daging ayam ras menjadi perhatian utama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru.
“Kita harus memastikan strategi 4K berjalan efektif, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang tepat kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia mengapresiasi langkah nyata yang sudah dilakukan, antara lain penyaluran beras SPHP, Gerakan Pangan Murah (GPM), serta penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).
“Ke depan, peran BUMD pangan perlu diperkuat, digitalisasi rantai pasok diperluas, dan pasokan bahan pangan untuk program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) harus terkelola dengan baik,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan sekaligus Ketua TPID H Muhidin menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan prioritas utama pemerintah daerah.
“Inflasi yang terkendali berarti kesejahteraan masyarakat terjaga. Kita harus pastikan harga pangan strategis tetap stabil menjelang Natal dan tahun baru,” ujarnya.
Baca juga: Pedagang: Harga bahan pokok di Banjarmasin turun usai Lebaran
Ia mengimbau seluruh kepala daerah memperkuat koordinasi dengan TPID, memantau harga harian, dan segera melakukan intervensi cepat bila terjadi gejolak harga, seperti melalui operasi pasar murah dan penguatan cadangan pangan daerah.
“Sinergi dengan dunia usaha juga penting. Program MBG harus berjalan beriringan dengan pengelolaan pasokan yang baik agar tidak menimbulkan tekanan harga,” kata Muhidin.
Dalam sesi paparan, Asisten Deputi Pengembangan BUMN Bidang Industri Manufaktur, Agro, Farmasi dan Kesehatan Kementerian BUMN Moch Edy Yusuf menyoroti perlunya kewaspadaan terhadap ketidakpastian global.
Ia menekankan pentingnya penguatan ketahanan pangan, hilirisasi industri, serta pembiayaan produktif melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Alsintan bagi sektor pertanian.
Kepala Biro Perencanaan, Kerja Sama, dan Humas Badan Pangan Nasional Dr. Budi Waryanto juga menyampaikan, cadangan beras pemerintah telah terealisasi 100 persen dari target, disertai percepatan penyaluran beras SPHP dan bantuan pangan.
“Gerakan Pangan Murah terus digencarkan agar masyarakat dapat memperoleh bahan pangan dengan harga terjangkau,” ujarnya.
Dari sisi pelaku usaha, Wakil Ketua DPW Perkumpulan SPPG Kalsel Faried Yudhistira Arifin menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mendukung program MBG tanpa menimbulkan tekanan inflasi.
HLM TPID Kalsel ini menegaskan komitmen seluruh pihak menjaga inflasi tetap terkendali melalui penguatan cadangan pangan, optimalisasi kerja sama daerah, serta dukungan program nasional demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekonomi Banua.
Baca juga: TPID Kalsel-Banjarmasin: Distribusi bahan pokok lancar jelang Ramadhan
