Batulicin (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan, hingga saat ini belum bisa mengalokasikan dana patungan untuk melanjutkan pembangunan jembatan terpanjang di Indonesia Pulaulaut-Batulicin
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Tanah Bumbu Hernadi, di Batulicin Senin mengatakan, dana APBD 2023 yang dialokasikan untuk Dinas PU sebesar Rp500 miliar, dana tersebut akan difokuskan pada proyek prioritas kepala daerah.
"Salah satunya pembangunan jalan darma praja di Kecamtan Batulicin sepanjang 5 Km. pembangunan bendungan sungai kusan di Kecamatan Kusan Hulu, revitalisasi pantai Pagatan, dan pembangunan RSUD tipe D di Kecamatan Satui," katanya.
Dia mengatakan, semua proyek tersebut harus segera diselesaikan mengingat di beberapa wilayah di Tanah Bumbu memerlukan fasilitas yang lebih urgensi.
Sebenarnya, pembangunan jembatan yang menghubungkan Pulaulaut Kabupaten Kotabaru-Batulicin Tanah Bumbu dengan panjang mencapai 6,5 kilometer akan menelan dana sekitar Rp3,6 triliun.
Dana pembangunan jembatan tersebut patungan oleh Pemkab Tanah Bumbu, dan Pemkab Kotabaru masing-masing sebesar Rp250 miliar, Pemprov Kalsel sebesar Rp500 miliar, dan sisanya sekitar Rp2,6 triliun akan ditanggung pemerintah pusat.
"Sebenarnya kami sangat meragukan pembangunan jembatan itu akan berlanjut atau tidak, karena hingga saat ini pemerintah pusat melalui kementerian terkait belum mengeluarkan sertifikasi dan kelayakan uji jembatan," ujar Hernadi.
Salah satu syarat untuk mengajukan dana APBN harus ada dokumen yang perlu dilengkapi, salah satunya adalah sertifikasi jembatan.
"Struktur pembangunan jembatan utama sebagai perlintasan kapal yang lewat di bawah jembatan tersebut ketinggian 40 meter dari permukaan laut dan panjang Main Span mencapai 700 meter memerlukan kajian dan sertifikasi, jika hal tu belum ada tidak menutup kemungkinan akan mangkrak," jelasnya.
