Kotabaru (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, Syairi Mukhlis mengatakan jalan penghubung antarkecamatan akan menjadi prioritas pembangunan 2024 di Kecamatan Kelumpang Barat.
Ia mengungkapkan, saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kelumpang Barat di aula kantor kecamatan setempat, usulan terbanyak adalah terkait Infrastruktur jalan yang menghubungkan kecamatan.
"Banyak permasalahan yang disampaikan berkenaan dengan Infrastruktur jalan yang menghubungkan antarkecamatan," ujarnya di Kotabaru,Jumat.
Banyaknya usulan yang diajukan masing masing desa berkenaan dengan infrastruktur jalan juga jembatan yang menjadikan jalan penghubung antarkecamatan yang hingga saat ini masih banyak mengalami kerusakan.
"Jalan penghubung antarkecamatan menjadi prioritas pembangunan di tahun 2024 di Kecamatan Kelumpang Barat," katanya
Syairi mengatakan, untuk jalan Siayuh menuju Gunung Sari dan Sampanahan sudah banyak digelontorkan anggaran oleh pemerintah daerah untuk memperbaikinya dan di tahun 2023 akan dilakukan peningkatan jalan dengan anggaran Rp22 miliar serta peningkatan ruas jalan Magalau Hulir ke Sampanahan.
Musrenbang, jelasnya, adalah salah satu tahapan dalam proses perencanaan pembangunan dengan tujuan mengakomodasi usulan kegiatan dengan pendekatan dari bawah ke atas (bottom-up planning). Musrenbang tingkat kecamatan merupakan tahapan kedua setelah sebelumnya dilaksanakan musrenbang pada tingkat desa dan/atau kelurahan.
Pelaksanaan Musrenbang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 Tingkat Kecamatan,yang diselenggarakan di Kecamatan Kelumpang Barat adalah untuk penyelarasan program dalam skala prioritas satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memerlukan dukungan pendanaan, baik yang bersumber dari APBD)Kabupaten, APBD provinsi, maupun APBN.
Penyusunan RKPD dan perencanaan tahunan pemerintah daerah menggambarkan permasalahan pembangunan daerah serta indikasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk periode satu tahun ke depan.
Ketika prioritas telah tersusun, kemudian diusulkan kepada pemerintah di level yang lebih tinggi, dan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda Litbang) usulan masyarakat kemudian dikategorikan berdasarkan urusan dan alokasi anggaran.
Untuk 2024, ujarnya, masih ada usulan peningkatan ruas jalan serta usulan-usulan yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat, kelompok nelayan, pertanian untuk menunjang aktivitas mereka di perkebunan seperti pupuk,bibit dan kelompok perikanan mengajukan alat tangkap ikan.
Ketua DPRD berharap, dengan turunnya alokasi dana di tahun 2023 akan dikerjakan sesuai dengan perencanaan, dan sesuai dengan kualitas mutu yang diharapkan.
