Rakor yang diikuti pemerintah kota dan kabupaten seluruh Indonesia juga dihadiri sejumlah pimpinan SKPD lingkup Pemkab Banjar melalui zoom meeting di Command Center Manis di Martapura, Senin.
Mendagri Tito Karnavian dalam sambutannya menyampaikan, inflasi yang terjadi adalah permasalahan global yang juga berdampak pada Indonesia akibat permintaan barang dan jasa yang tinggi.
"Melihat situasi, tentunya diperlukan pemantauan inflasi secara intensif baik nasional oleh pemerintah pusat maupun daerah guna mengendalikan inflasi pada masing-masing daerah di awal tahun 2023," ujar mendagri.
Kemudian, Tito juga menyampaikan strategi dan langkah-langkah yang bisa dilakukan pemerintah daerah untuk pengendalian inflasi terkait stabilisasi harga bahan pangan dan pokok usai Natal dan tahun baru.
Sementara Sekda Mokhammad Hilman mengatakan, rakoor minggu pertama awal 2023 membahas evaluasi, upaya dan hasil dicapai terkait keberadaan tim pengendalian inflasi nasional dan daerah.
"Semuanya, sebagai bagian dari upaya pemerintah seiring dengan dinamika ekonomi global terkait prediksi resesi yang melanda dunia tahun 2023," ungkapnya.
Ditambahkan, Kabupaten Banjar masuk ke dalam inflasi yang tidak melebihi target-target nasional atau masih dalam inflasi normal meski secara umum tingkat inflasi di Kalsel masih cukup tinggi.
"Kabupaten Banjar bagian dari Kalsel sehingga kami memberikan support data setiap minggu dari transaksi perdagangan khususnya bahan pokok kebutuhan pangan dan pertanian sebagai salah satu penyumbang inflasi nasional," katanya.
