Banjarmasin, (Antaranews Kalsel) - Komisi II bidang ekonomi dan keuangan DPRD Kalimantan Selatan menyebut, Dinas Peternakan (Disnak) adalah salah satu dari sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah di daerah itu terbanyak tak mencapai target program pada 2015.
Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Bidang II Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun anggaran (TA) 2015, Danu Ismanto mengemukakan itu di Banjarmasin, Jumat.
Pembahasan LKPj Kepala Daerah Kalsel TA 2015 terbagi empat Pansus atau sesuai pembidangan/jumlah komisi di DPRD provinsi tersebut yaitu Pansus I bidang hukum dan pemerintahan.
Kemudian Pansus II bidang ekonomi dan keuangan, Pansus III bidang pembangunan dan infrastruktur, serta Pansus IV bidang kesejahteraan rakyat (kesra).
"Penyebab Disnak tak mencapai target pada 2015, antara lain karena SKPD tersebut banyak rencana program, tapi sebagian besar tidak terealisasi," tutur anggota Komisi II DPRD Kalsel tersebut.
Mengenai banyaknya program Disnak Kalsel 2015 yang tidak terealisasi, kata anggota DPRD pengganti antarwaktu dari Partai Keadilan Sejahtera itu, karena mereka atau pimpinan proyek (Pimpro) takut terjerat masalah hukum.
Ketakutan pejabat/Pimpro pada Disnak itu, menurut wakil rakyat asal daerah pemilihan Kalsel II/Kabupaten Banjar tersebut, cukup beralasan.
Hal itu karena mantan pejabat pada Balai Pengkajian dan Teknologi Pertanian (BPTP) Banjarbaru, Kalsel itu, dari sejumlah SKPD jajaran pemerintah provinsi (Pemprov) setempat, tampaknya selama ini Disnak terbanyak bermasalah hukum.
"Daripada bermasalah hukum, maka mereka tampaknya lebih memilih tak merealisasi program tersebut. Jadi daripada berisiko hukum mereka lebih baik memilih aman," demikian Danu Ismanto.
Pada kesempatan terpisah, sesama anggota Komisi II DPRD Kalsel dan anggota Pansus LKPj 2015, H Suripno Sumas SH MH menyayangkan rendahnya realisasi kegiatan/program Disnak provinsi tersebut.
Karena, menurut anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kalsel tersebut, proyek yang realisasinya rendah atau tak terlaksana itu pada umum bersentuhan langsung dengan peningkatan ekonomi kerakyatan.
Alumnus Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin dan mantan pejabat pada Dinas Perhubungan Kalsel itu kurang sependapat kalau cuma alasan masalah hukum sehingga takut merealisasi program.
"Sejauh pelaksanaan program itu sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku, saya kira tidak perlu takut terjerat masalah hukum. Kalau ragu bisa konsultasi dengan pihak berwenang, yang penting program terealisasi," demikian Suripno.
