Banjarmasin (ANTARA) - Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia menilai Kota Banjarmasin di Kalimantan Selatan bakal menjadi wilayah penyanggah strategis ke depan, terutama terkait keberadaan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.
"Selain karena memiliki pelabuhan yang menjadi pintu masuk barang dan jasa ke Pulau Kalimantan selama ini, Banjarmasin juga dapat menjadi penyanggah kebutuhan dasar, baik sandang, pangan, dan papan untuk peradaban baru di IKN Nusantara," ujar Ketua Umum KADIN Indonesia Arsjad Rasjid melalui keterangan tertulis, Selasa.
Lanjutnya, menyongsong visi besar Indonesia Emas 2045 yang salah satunya ditandai dengan kehadiran IKN Nusantara, pelaku UMKM di daerah penyanggah ibu kota baru tersebut harus bersiap-siap.
Langkah strategis pemerintah yang menggenjot pembangunan IKN Nusantara, kata dia, bakal membawa sejumlah dampak ekonomi bagi daerah penyanggah, yang mau tidak mau harus dipenuhi oleh UMKM setempat.
“Tantangan pada tahun depan memang berasal dari eksternal, terkait perlambatan ekonomi global akibat konflik geopolitik. Namun, UMKM di Banjarmasin harus bersyukur dengan adanya proyek IKN Nusantara yang mulai bergulir. Sekarang atau nanti, UMKM di Banjarmasin harus dapat menangkap peluang dari dampak ekonomi yang hadir bersamaan dengan hadirnya IKN Nusantara,” ujar dia.
Ekonomi Indonesia, ujarnya, saat ini berada pada kondisi yang optimistis bersamaan dengan pencapaian pertumbuhan nasional sebesar 5,72 persen pada kuartal III-2022 Sejalan dengan pencapaian nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Selatan tercatat sebesar 5,59 persen pada periode yang sama.
Kondisi itu, kata dia, diprediksi tidak bakal berubah drastis pada tahun depan, karena ekonomi domestik menopang pertumbuhan ekonomi baik di skala regional maupun nasional.
Maka, langkah tepat pada tahun depan adalah memperkuat kualitas dan daya saing UMKM lokal, serta meningkatkan kontribusi UMKM lokal terhadap rencana belanja negara.
KADIN, ungkapnya, telah menginisiasi kerja sama strategis dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah (LKPP) agar produk lokal menjadi prioritas dalam belanja negara tersebut.
“Sebagai mitra pemerintah, KADIN mendorong agar sebanyak mungkin pelaku UMKM terlibat dalam proyek-proyek strategis pemerintah melalui e-katalog yang diterbitkan LKPP, terutama demi menjaga pertumbuhan ekonomi nasional yang ditopang salah satunya oleh UMKM,” katanya.
Seperti diketahui, jumlah UMKM di Kalimantan Selatan saat ini tercatat sekitar 462 ribu pelaku, 39 ribu di antaranya berada di Kota Banjarmasin. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Kalimantan Selatan sekitar 61 persen, dengan total 1,16 juta pekerja terserap di sektor tersebut.
Lebih lanjut, Arsjad menjelaskan, KADIN juga akan menggerakkan seluruh pelaku usaha di daerah dari berbagai sektor untuk berkolaborasi dalam mewujudkan UMKM yang kuat.
Melalui berbagai inisiatif, seperti Wiki-Wirausaha dan Program Pendampingan Melekat (Inclusive Closed-Loop), KADIN mendorong penyelesaian berbagai tantangan yang dihadapi pelaku UMKM, seperti perluasan usaha, peningkatan produksi, daya saing produk, penyerapan pasar, digitalisasi, hingga masalah pendanaan.
“Inisiatif KADIN ini telah sukses dilakukan bersama pelaku UMKM di Jawa Barat dan Jawa Timur. Best practice yang sama akan kami bawa ke daerah-daerah lain, termasuk di Kota Banjarmasin dan Kalimantan Selatan,” tegas dia.
